Berita : 12 Maret 2009

*Tolak penambangan pasir besi
Warga Kulonprogo demo di Hotel Saphir

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja

DEPOK : Sekitar 50 orang warga Kulonprogo mendatangi Hotel Saphir, kemarin. Mereka bermaksud 'memantau' jalannya acara Sosialisasi Kontrak Karya Pengelolaan Pasir Besi di Kulonprogo antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Jogja Magasa Iron.
Dengan mengusung spanduk yang bertuliskan 'Tolak penambangan pasir besi' dan puluhan poster lainnya, warga berorasi di depan hotel. Mereka tertahan di pintu depan karena tidak diperbolehkan masuk oleh keamanan hotel dan pihak kepolisian. Bahkan, perwakilan warga pun dilarang untuk mengikuti jalannya sosialiasi karena tidak membawa undangan.
Manto, koordinator warga mengatakan, warga curiga apabila acara sosialisasi ini diisi dengan penandatangan surat perjanjian penambangan. “Petani tetap menolak pembangunan tambang pasir besi,” ujarnya.
Petani menyatakan menolak segala bentuk investasi yang tidak peduli kepada kemanusiaan dan lingkungan hidup. Dikatakannya, pemerintah semestinya bertanggung jawab untuk menolak dan membatalkan semua kebijakan yang menyangkut tambang pasir besi.
“Sosialisasi ini membuktikan adanya niat mengelabuhi warga,” terangnya. Upaya ini diperlihatkan dengan meninggalkan rakyat dalam sosialisasi dan dilakukan jauh dari Kulonprogo. Bagi warga, langkah ini disengaja oleh pihak penguasa yang memiliki uang dan pemerintah yang punya kekuasaan.
Sementara itu, Widodo, salah seorang panitia menjelaskan, bahwa tidak dilibatkannya masyarakat karena sosialisasi akan dilakukan secara bertahap. “Untuk masyarakat belum waktunya,” jelasnya. Dia mengatakan, bahwa selama 2009 akan ada lima kali sosialisasi, dan dalam salah satu agendanya menggandeng masyarakat. Dia berharap, warga colling down agar situasi bisa berjalan dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, warga merasa dipingpong oleh pemerintah. “Pemerintah Kulonprogo dan PT. JMI tidak berani menemui karena mereka merasa bersalah,” tegas Manto.
Menurutnya, Widodo tidak dalam kapasitas memberi jawaban kepada masyarakat dan tidak bisa memutuskan. “Dia berhadapan dengan masyarakat itu tidak ada levelnya, minimal ketua panitia yang hadir,” jelas Manto.
“Dia berbicara saja ndredek, kok mewakili pemerintah,” tegasnya. Menurutnya, pemerintah tidak beritikad baik karena tidak mau menemui warga yang datang dari Kulonprogo. Karenanya, petani tetap akan menolak segala bentuk negosiasi yang berhubungan dengan penambangan pasir besi.
Dari pihak Hotel Saphir didapat keterangan bahwa adanya pihak kepolisian yang berjaga-jaga adalah karena tugas semata. “Kedatangan warga tidak ada urusan dengan hotel, mereka ingin bertemu dengan penyewa ruangan,” ujar utusan hotel yang enggan disebut namanya.
Sosialisasi sendiri digelar di Borobudur Hall, Hotel Saphir dengan diikuti unsur dari PT. JMI, Pemerintah Kulonprogo, dan Pemerintah Provinsi DIY. Dari PT. JMI diwakili oleh Phil Welten, Presiden Direktur, sementara dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili oleh Budi Utomo.