terima kasih telah mengerti jalan sepi yang kutempuh..semangati aku..tanggung jawab ini bukan serta merta, ini adalah kepercayaan,,dan seperti yang sudah-sudah, aku pantas dipercaya..
lelah adalah bagian dari manusia..namun mencintaimu adalah kewajiban dan hak yang harus dipenuhi..dan untuk itu,.aku tidak akan pernah lelah, istriku

Dunia Abu Kekuasaan

Dunia Abu Kekuasaan

Hidup itu tidak pernah aman
karena ada bahaya disini
tak perlu percaya pada budak yang memimpin
memberontakinya adalah jalan yang terpilih

derita dan duka adalah kawan abadi kekuasaan
cintalah pertahanan terakhir,.atas nama apapun
jalan ini kadang terpencil,.terjal,.dan menciut
jangan bermimpi menjangkau bintang

ada kakek berkisah tentang hidupnya..
tak indah memang, namun harus tetap kudengarkan
panennya tak lagi utuh, ternak tak terurus.,
tercuri renternir berseragam
mencoba tulus tapi tetap tak rela
wajah memelas berteman rokok tak terbakar

nyanyian nina bobo nan melenakan
dunia ini dipenuhi abu

(2/11) merapi

Cacing Adalah Harapan Kehidupan

Cacing Adalah Harapan Kehidupan

Bagi sebagian orang, cacing adalah binatang menjijikan yang harus dihindari. Binatang yang hidup dalam tanah ini, pun menjadi makhluk yang dihindari. Namun saat ini, bagi Kelompok Peternak Brajagama, Dusun Brajan, Tamantirto, Kasihan, cacing adalah harapan kehidupan. Cacing menjadi sandaran kehidupan setelah mereka menyadari, profesi lama sebagai perajin batu bata telah merusak alam dan tak lagi bisa menjamin nafkah keluarga karena kualitas tanah yang terus merosot.
Seorang peternak, Irnadianto mengatakan dari sekitar 400 KK Dusun Brajan, 80 persen diantaranya adalah perajin batu bata. “Ternak hanya menjadi sambilan, namun sekarang mereka harus berpikir ulang karena tanah tidak lagi bisa digali,” ujarnya kepada KR, Sabtu (9/10). Menurutnya, warga saat ini musti berlomba melakukan penghijauan karena lahan semakin kritis dan mulai tergerak untuk ber-integrated farming. Caranya, dengan mengkombinasikan kambing dengan budidaya cacing.
Awal 2008, kisah Irnadianto, hanya ada 2 kambing yang diternak oleh kelompok ini. Sekarang, jumlahnya mencapai 90 ekor. “Daripada kotorannnya terbuang percuma, kami pun berkonsultasi dengan UGM agar bisa dimanfaatkan,” ujarnya. Kelompok ini pun mulai mengembangkan cacing dan belut, dengan kotoran kambing sebagai pakannya.
Irna, panggilan akrabnya, mengungkapkan bahwa caing dipilih karena tidak memakan banyak tempat, perawatan mudah, serta yang terpenting, keuntungan yang lumayan. Modal awal, ungkapnya, hanya membeli bibit cacing seharga Rp 80 ribu per kilonya ditambah media hidup yang terbuat dari owol atau ampas aren seharga Rp 10 ribu. “Untuk rak dari bambu, saya buat sendiri,” ujar pemuda tamatan SMP ini.
Untuk perawatan, Irna hanya memberi makan dari kotoran kambing yang telah dicampur air selama semalam untuk selanjutnya ditiriskan dan dijemur. “Satu minggu dua kali,” terangnya. Agar cacing betah dan hidup, dia mengandalkan lampu kecil. Harapannya, cacing bersembunyi dalam owol dan berkembang biak. Kendala terbesar adalah gangguan tikus, serangga, dan ayam yang memang secara alamiah memangsanya.
Usia pengembangbiakan cacing hanya sekitar 3 bulan. Induknya, dapat terus beranak hingga tiga kali. Sementara anakan dipisah, cacing pun terus bekembang dan dipanen. Sekilonya, cacing siap panen dijual dalam kisaran Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu. “Saya berupaya agar budidaya ini berhasil dan semua warga meninggalkan penggalian tanah,” tegasnya. Nantinya, cacing ini dimanfaatkan untuk pengobatan segala penyakit pencernaan seperti tipus dan maag.
Indar Julianto, selaku Tim Pembina dari Universitas Gajah Mada (UGM) mengungkapkan bahwa pihaknya hanya berupaya mencarikan solusi agar kerusakan tanah tidak meluas. Dengan memelihara kambing, maka yang dibutuhkan adalah tanaman pakan. “Kami memotivasi warga agar lahan ini dapat diselamatkan karena kerusakannya sudah termasuk parah,” pungkasnya. (Dian Ade PErmana)

mereka punya hak hidup....

Mereka Punya Hak Hidup

Deru suara knalpot kendaraan bermotor yang lalu lalang di ring road selatan beradu dengan tangisan puluhan balita. Mereka berebut mainan, berguling, dan sebagian minum susu. Pengasuh pun kewalahan mengikuti polah anak-anak yang ada di Panti Asuhan Gotong Royong di Tegalkrapyak, Bangunharjo, Sewon. Panti ini, khusus menampung anak balita yang tak 'diinginkan' oleh orang tuanya.
Menurut pendiri panti, Supriyati, saat ini ada 19 anak yang dirawat. Mulai dari usia satu bulan hingga 5,5 tahun. "Ada yang dititipkan oleh orang tuanya, ada juga yang kami temukan," ujarnya ketika ditanya mengenai asal usul anak asuh di Panti Gotong Royong. Mereka kebanyakan berasal dari keluarga tidak mampu.
Supriyati sendiri mendirikan panti ini sejak 2004, meski baru memiliki anak asuh pada 2005. Total, ada 39 anak yang pernah menghuni Panti Gotong Royong. "Alasan ekonomi serta ketidak siapan mental orangtua menjadi faktor pendorong untuk menitipkan anak anak mereka dipanti asuhan," ujarnya. Dia mengaku merawat anak-anak tersebut dengan 'naluri keibuan murni' karena tidak mengeyam pendidikan babby sister, termasuk 10 pengasuh lainnya. Prinsipnya, merawat seolah anak sendiri karena pengasuh berpandangan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup.
"Selalu ada donatur yang mencukupi kebutuhan anak-anak," kata Supriyati. Kebutuhan tersebut antara lain susu, makanan bayi, dan pakaian. Tapi yang menyedihkan, panti ini masih menempati rumah kontrakan dan hampir setiap tahun berpindah tempat. Beruntung, Dinas Sosial Bantul bersedia mengganti uang sewa rumah, sehingga beban yang ditanggung pengurus panti pun sedikit berkurang.
Kepala Dinas Sosial Bantul, Mahmudi mengatakan bahwa bantuan yang diberikan adalah uang makan untuk anak-anak yang diberikan setiap bulan. "Kami berharap ada uluran tangan dari para dermawan untuk turut serta menafkahi anak anak panti asuhan," pungkasnya. (Dian Ade Permana)

SATU BULAN JADI BUPATI

SATU BULAN JADI BUPATI

Berharap PNS Lebih Giat Berzakat


Hari ini, Jumat (27/8), Hj Sri Suryawidati genap satu bulan menjadi Bupati Bantul. Dia merasa, masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk dapat menggapai cita-cita tercipta emphatic goverment yang masuk dalam program 100 hari kepemimpinannya. Diantaranya adalah tingkat kedisiplinan PNS dan kepedulian kepada sesama.
Bupati yang akrab dipanggil Ida ini mengemukakan bahwa dirinya berharap agar kedisiplinan PNS terus ditingkatkan. Saat awal menjabat, pukul 07.30 sampai kantor, dia mengaku suasana masih sepi. "Mobil-mobil belum banyak yang datang," terangnya. Selan dua minggu, ritme kerja pagi, mulai bisa diadaptasi dan saat ini, sudah terasa ramai.
"Dengan disiplin, maka pelayanan dapat optimal," tegasnya. Ida sendiri menyatakan akan terus melakukan sidak-sidak ke kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melihat langsung kinerja PNS. Menurutnya, pola kerja yang diterapkan sudah mulai bisa diadaptasi dan mulai berjalan baik. Soal polemik 5 hari kerja, menurut Ida tetap akan diujicobakan hingga Desember mendatang. Setelah ada evaluasi, baru akan dimabil keputusan.
Untuk kepedulian kepada sesama, Ida meminta agar PNS rela membayar zakat. "Semua yang kita terima, sisihkan untuk anak yatim," pinta istri Drs HM Idham Samawi ini. Menurutnya, menyisihkan harta tidak akan mengurangi, namun malah menambah karena Allah akan memberikan jalan yang lebih baik.
Saat ini, imbuh Ida, ada investor yang akan menanamkan modalnya di Bantul. Untuk yang pabrik konveksi, akan merekrut 1500 tenaga kerja. "Itu lebih bersifat perluasan, nanti total pekerja ada 300 orang," terangnya. Investor lain adalah pabrik rokok.
Hal menarik lain adalah dinding-dinding di lantai 2 Gedung Induk Parasamya, tempat kerja Bupati Bantul, dipasang puluhan lukisan karya pelukis Bantul, termasuk karya Basuki Abdullah. "Itu koleksi pribadi, biar lebih cantik dan tidak gersang," ucap Ida. Bahkan dalam waktu dekat, ia mengaku akan segera merubah ruang kerja sekaligus menghiasi dengan tanaman. (Dian Ade Permana)

Ucup Membaca Indonesia

Ucup Membaca Indonesia


Menyimak kiprah Muhammad Yusuf alias Ucup dalam dunia seni rupa, tentu tak bisa dilepaskan dari Taring Padi (TP), komunitas yang digelutinya. Ucup dan TP, seolah saling mempengaruhi dalam penciptaan karya. Melihat pameran tunggal yang bertajuk 'Aku dan You' di Tembi Contemporeri, yang dihelat mulai 24 Agustus hingga 14 September ini, keterkaitannya sangat kentara.
Kritik sosial, masalah lingkungan, dan problematika keluarga, coba ditampilkan Ucup yang mengaku sangat cinta Indonesia ini. "Aku" kata Ucup, ada bentuk pengalaman personalnya dalam menjalani kehidupan. Berdasar pengetahuannya, dia mencoba mengarungi Indonesia yang kaya namun tak ramah ini. Sementara 'You' adalah kekuatan luar yang menghubungkannya dengan dunia hingga mampu bertahan.
Ucup menyatakan bahwa dirinya telah berdamai dengan keadaan Indonesia yang masih jauh dari idealisasinya, juga idealisme TP. "Meski begitu, kami tetap akan berjuang dan kritis," tegasnya.
Dalam karya Kamar 3 X 3, Ucup menggambarkan kondisi keluarga Indonesia yang jauh dari sempurna. Sebuah keluarga yang memiliki 4 anak, namun berumah sempit. Tak ayal, kondisi ini memaksa sang ayah tidur dilantai. Merelakan 'nafsu-nya' yang terenggut keadaan. Sembari memegang kepala, yang bertanda kefrustasian, tapi tak bisa berbuat apa pun. Kepala keluarga itu hanya menyerah tanpa perlawanan. Karena keadaan ekonomi yang tak memungkinkan.
Sementara di Antara Aku, Pabrik-pabrik, dan Sawah Terakhir, Ucup melukiskan kondisi penyusutan lahan pertanian yang tergusur pabrik penghasil produk instan yang merusak alam. "Petani hanya mampu membawa cangkul, namun lahan mereka terus terenggut," cetusnya. Dia menilai, kondisi ini sangat ironis ditengah kekayaan alam Indonesia. (*-7)

KR-DIAN ADE PERMANA

Lukisan Ucup berjudul Kamar 3 X 3

Jam Bancet, Penunjuk Waktu Sholat Nan Akurat

Jam Bancet, Penunjuk Waktu Sholat Nan Akurat

Jauh sebelum jam digital digunakan sebagai penunjuk waktu, jam bancet, atau jam yang menggunakan matahari sebagai patokan, telah digunakan untuk menandai waktu sholat. Salah satu masjid yang tetap menggunakan teknologi kuno itu adalah Masjid Mirojul Muttaqinalloh di Jejeran, Kecamatan Pleret.
Menurut Takmir Masjid Mirojul Muttaqinalloh, Aslam Ridhlo, masjid yang didirikan pada zaman Sri Sultan Hamengku Buwono III ini termasuk dalam Masjid Kagungan Dalem. “Jam bancet itu sudah ada sejak masjid berdiri,” terangnya.
Dia mengatakan bahwa jam tersebut menunjukkan waktu untuk sholat Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. “Orang yang bisa membaca jam bancet hanya mereka yang memiliki Ilmu Falaq,’ ungkapnya. Dia meyakini bahwa jam yang menggunakan tenaga matahari ini sangat akurat, karena bersinggungan langsung dengan alam. Sementara jam digital, imbuhnya, sangat bergantung kepada ‘setelan’ dari manusia, dan dimungkinkan terjadi kesalahan.
Saat masuk waktu sholat, adzan akan dikumandangkan oleh 5 orang dan dilakukan 2 kali untuk setiap akan sholat. Aslam menyatakan bahwa adzan yang dikumandangan oleh 5 orang bertujuan untuk memperkuat ‘seruan’ agar umat Muslim segera melakukan sholat. Sementara adzan, dilakukan ketika sudah memasuki waktu sholat dan usai khatib berkhotbah.
Mimbar dimasjid ini juga unik. Dibuat tahun 1331 Hijriyah, tahun ini genap satu abad, mimbar dibuat bertingkat. ”Dengan bertingkat, maka pengkhotbah bisa melihat jamaah hingga yang paling belakang,” kata Aslam. Pengakuan atas sejarah masjid ini dibuktikan dengan dimasukkannya menjadi salah satu benda cagar budaya (BCB).
”Semua benda yang ada didalam masjid, masih seperti pertama ketika dibangun,” jelasnya. Meski saat ini masih dalam tahap renovasi, namun arsitektur pertama masjid tetap dipertahankan. Aslam mengatakan, renovasi diperlukan karena saat gempa bumi melanda Bantul 27 Mei 2006, masjid ini rusak dibeberapa bagian. (Dian Ade Permana)

Bioetanol, Solusi Ditengah Ledakan Gas

Bioetanol, Solusi Ditengah Ledakan Gas

Ditengah bayang-bayang ledakan tabung gas yang banyak terjadi akhir-akhir ini, siswa SMK Muhammadiyah I Bambanglipuro menciptakan kompor bioetanol yang aman, minim resiko, dan murah. Penemuan ini telah mendapat penghargaan sebagai juara dalam Kompetisi Inovasi Ide Kreatif Anak Negeri 'Science Tech Idol' dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Siswa yang mewakili sekolah adalah Nevia Subekti, Triono, dan Ahmad.
Pembimbing siswa, Drs Mardianto dan Plt Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah I Bambanglipuro, Drs Maryoto mengatakan total biaya produksi kompor hanya Rp 35.000. "Sementara untuk destilator yang berfungsi membuat bioetanol hanya senilai Rp 150 ribu," terangnya kepada KR, Kamis (5/8). Murahnya biaya ini dikarenakan bahan baku berasal dari kaleng bekas. Dengan alat ini mampu menghasilkan bioetanol sekitar 7 liter perhari.
Mardianto mengatakan, bioetanol yang berasal dari umbi-umbian ini mampu menghasilkan kalori panas hingga 92 persen. "Produksi bioetenaol di SMK mencapai 100 liter perhari," jelasnya.
"Dengan teknologi ini, penggunaan akan semakin hemat karena satu liter dapat menghidup api hingga 6 jam," terangnya. Sementara kebutuhan, minyak tanah untuk rumah tangga, 2 liter perhari. Menurutnya, karena tanpa tekanan, menggunakan mekanisme infus, dan tanpa sumbu, pengeluaran bahan bakar dapat dikontrol.
Proses pembuatan bioetanol sendiri dimulai dari umbi yang telah diparut dan selanjutnya dijadikan bubur. "Kemudian dipanaskan hingga terpisah antara karbohidrat dan gula," jelas Mardianto. Setelah difermentasi selama 3 hari, selnjutnya disuling dan menjadi bioetanol.
Sementara Maryoto menjelaskan bahwa sekolah berencana membangun pabrik bioetanol yang dapat memproduksi hingga 300 liter perhari. "Awal tahun 2011 rencana tersebut akan direalisasikan," terangnya. Sementara Pemkab Bantul, mendukung dengan memberikan bibit umbi sebagai bahan dasar bioetanol. (Dian Ade Permana)

rocker edition

Merti Dusun Krebet, Pajangan, Bantul

Merti Dusun Untuk Desa Wisata Krebet



BANTUL - Ditengah guyuran hujan, ratusan warga Dusun Krebet, Desa Sendangsari, Pajangan yang berkumpul di Pendopo Sarosan berebut gunungan hasil bumi setinggi 1,5 meter. Gunungan tersebut adalah hasil bumi yang dirangkai oleh warga untuk perayaan merti dusun. Kurang lebih ada 200 tumpeng yang dibawa warga.

Seolah tak mempedulikan tubuh yang basah, warga dengan khusyuk mengikuti prosesi yang bertujuan untuk mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta. Gunungan yang berbuat dari buah dan hasil bumi Krebet ini terdiri dari padi, lombok, bawang merah, bawang putih, tomat, kacang panjang, wortel, pisang, jeruk, apel, semangka, anggur. Sebelum diperebutkan, gunungan hasil bumi diarak melewati desa dari kantor dusun ke Pendopo Sarosan dikawal Bergodo Mas Karebet yang menggunakan pakaian Jawa lengkap.

Kepala Desa Sendangsari, Sapto Sarosa mengatakan selain sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT, acara ini sekaligus pencanangan Desa Wisata dengan ikon batik kayu. Dia mengungkapkan simbol dari merti dusun adalah Tumpeng Langgeng dan Panjang Ilang.

Tumpeng Langgeng merupakan persembahan untuk Pencipta agar seluruh keluarga besar Dusun Krebet dilindungi dalan setiap langkahnya. ”Langgeng dalam pekerjaan serta tercipta kerukunan antar saudara,” jelasnya. Sementara Panjang Ilang adalah gambaran dari sejarah terbentuknya pedusunan hingga tercipta komunitas masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.



Sementara itu, GBPH Joyokusumo yang menjadi bapak asuh Desa Wisata Sendangsari mengatakan sangat mendukung kegiatan ini. Menurutnya jika dilaksanakan dengan konsisten dan kreatifitas, maka akan mendatangkan wisatawan.(Dian Ade Permana)

Penambang Berharap Fasilitas Pariwisata

ALIH PROFESI PENAMBANG PASIR


Penambang Berharap Fasilitas Pariwisata

SRANDAKAN - Kegiatan penambangan pasir di Dusun Bendo, Trimurti, Srandakan semakin mengkhawatirkan. Meski sudah ada peraturan yang melarang penambangan, warga tetap mengambil pasir dan batu dari Sungai Progo. Hal ini karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat menghidupi keluarga.

Menurut Kepala Dusun Bendo, Partono, hampir 80 persen dari sekitar 600 warga, menggantungkan hidupnya dari material Sungai Progo. ”Warga dan pamong menyadari kegiatan tersebut merusak lingkungan,” ujarnya kepada KR, Rabu (2/6). Bahkan dibeberapa titik, lubang galian terus membesar, sempat longsor ketika hujan, dan terparah terjadi abrasi dengan panjang sekitar satu kilometer.

Partono mengungkapkan telah ada upaya agar penambang beralih profesi dari penambang pasir. Selain program transmigrasi dari pemerintah kabupaten, ada bantuan kambing. ”Tapi itu belum maksimal karena tidak sesuai dengan aspirasi penambang,” ungkapnya. Penambang menginginkan usaha perikanan dan pariwisata air di Bendung Sapon.

Untuk perikanan, diharapkan ada sudetan dari Sungai Progo ke arah lubang-lubang bekas penambangan. Sementara pariwisata, mengandalkan perahu dan pemancingan. Jika pembangunan berjalan, warga menginginkan ada panggung khusus untuk menggelar pertunjukan.

”Kami terkendala dana, meski pernah menghadap Dinas Pariwisata namun tidak mendapat respon,” kata Partono. Dia menyatakan bahwa pengunjung Bendung Sapon pada hari Minggu dan sore hari cenderung ramai, berkisar antara 200 orang. Tapi karena tidak ada fasilitas penunjang, pengunjung pun berkurang. Bahkan, imbuhnya, beralih ke taman wisata yang masuk dalam wilayah Kulonprogo.

Koordinator penambang pasir Bendung Sapon, Sutamtomo mengaku setuju jika penambang pasir berkerja dibidang perikanan atau pariwisata. ”Terus terang, sebagai penambang banyak resikonya,” ungkapnya. Selain itu, penambang juga merasa was-was karena bekerja melanggar peraturan dan seringkali dirazia oleh Sat Pol PP.

Sekretaris Komisi B DPRD Bantul, Ahmad Badawi mengungkapkan penambang memang seharusnya berpikir untuk beralih profesi yang tidak melanggar peraturan dan tidak merusak lingkungan. Namun untuk sektor pariwisata, selain faktor penunjang juga harus dipersiapkan mental yang baik. (Dian Ade Permana)

Pemkab Bantul Desak Dokumen Sebagai Dasar

SENGKETA BLOK SANTAN

Pemkab Bantul Desak Dokumen Sebagai Dasar



BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Sekretaris Daerah Drs Gendut Sudarto Kd BSc MMA meminta pemerintah pusat menggunakan dasar-dasar dokumen sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam sengketa blok Santan. Jika hanya berdasar keterangan warga dan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka keputusan tidak akan fair.

Gendut menyatakan, sengketa lahan tersebut mulanya diserahkan kepada propinsi, namun karena rumit dinaikkan ke Menteri Dalam Negeri. Setelah tim dari pusat datang, mereka menginventaris data dengan melakukan tanya jawab dengan warga dan BPN. Jika menurut warga, tentu akan memilih Sleman karena selama ini warga berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.

”Sementara untuk BPN, mereka seharusnya hanya mencatat kepemilikan sertifikat, bukan mengenai wilayah,” tegas Gendut kepada KR, Kamis (4/6). Dengan demikian, BPN dapat melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugas. Dia meminta dasar dari BPN dianulir karena tidak relevan.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul, Agus Effendi menyatakan bahwa budaya dan kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan dasar untuk penentuan wilayah. ”Tentu bisa saja berbeda, karena itu hanya soal kebiasaan,” ungkapnya. Dia menilai persoalan kultur tidak dapat mempengaruhi administrasi. Dari dokumen lama, Blok Santan berada di wilayah Bantul,.

Gus Eff, panggilan Agus Effendi, mengungkapkan bahwa jika persoalan sengketa Blok Santan ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka Pemkab Bantul harus menempuh jalur hukum. Dia mengaku kecewa karena persoalan tapal batas ini telah berlarut-larut dan tidak diuji dengan menggunakan dokumen, hanya berdasar dasar di lapangan.

”Saat ini data dokumen masih ada, kenapa itu diabaikan,” tegasnya. Meski meminta Pemkab Bantul untuk menyiapkan langkah hukum, namun Gus Eff mengharapkan untuk menanti keputusan final dari Menteri Dalam Negeri sebelum bertindak lebih lanjut. (Dian Ade Permana)

Cita-cita Proklamasi Semakin Menjau

Cita-cita Proklamasi Semakin Menjauh


BANTUL - Bupati Bantul yang juga Ketua DPD PDIP DIY, Drs HM Idham Samawi menyatakan bahwa cita-cita proklamasi semakin jauh dari tujuan bangsa. Pasalnya, kondisi riil saat ini sangat berbeda dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Jika tidak ada perubahan kongkrit dan bersifat revolusioner, maka Bangsa Indonesia akan semakin terpuruk.
Idham mengungkapkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah melindungi rakyat dan segenap tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan turut menciptakan kemerdekaan dunia. “Namun yang terjadi, banyak pemimpin yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya,” tegasnya dalam acara Transfer Ideologi Pancasila di Jomegatan, Nitiprayan, Sabtu (5/6).
Sebagai contoh, lanjutnya, rakyat tidak bisa meminjam uang di bank jika tidak memiliki jaminan. “Berapa banyak rakyat yang memiliki aset, jika terus begini, maka perekonomian rakyat tidak akan membaik karena tidak memiliki modal,” kata Idham. Kebijakan lain, adanya ketentuan pengelolaan dan penyewaan tanah hingga 90 tahun. Dia menilai bahwa pola ini akan semakin menyengsarakan rakyat.
Idham menegaskan bahwa untuk keluar dari belenggu tersebut, maka perlu diupayakan kedaulatan dan kebebasan dalam menentukan pilihan politik, berdikari secara ekonomi, dan berkebudayaan. “Kita harus kembali bekerja keras untuk membela rakyat dan mengangkat Negara,” pinta Idham. Khusus untuk jajaran PDIP, harus kembali merapatkan barisan dan melakukan konsolidasi.
“Saat ini PDIP sedang menginventaris peraturan yang tidak berpihak pada rakyat,” buka Idham. Sebagai bentuk evaluasi, akan melibatkan tiga pilar yang terdiri dari pengurus struktural partai, anggota legislatif di DPR, dan eksekutif sebagai kepala daerah. Dia mengungkapkan, dengan sinergi yang kuat, maka akan melahirkan kepemimpinan dan pemerintahan yang berdaulat. Sebagai wujud keberhasilan tersebut, PDIP mampu memenangkan hampir 70 persen dari pemilukada yang diikuti.(Dian Ade Permana)

SEKOLAH SWASTA TERANCAM KEKURANGAN SISWA

SEKOLAH SWASTA TERANCAM KEKURANGAN SISWA

BMPS Minta Solusi DPRD


BANTUL - Sekolah swasta terancam kekurangan murid jika sekolah negeri berencana untuk menambah kelas. Pasalnya, orang tua cenderung memasukkan anak ke sekolah negeri. Jika penambahan kelas di sekolah negeri jadi diwujudkan, maka akan mengancam keberlangsungan sekolah swasta. Menurut Koordinator Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Agus Rahayudi, selain persoalan kuota siswa, waktu pendaftaran juga harus diperhatikan dengan seksama.

Agus menyatakan waktu pendaftaran yang dialokasikan saat ini, hanya berjarak satu hari dari pendaftaran di sekolah negeri, menjadikan penerimaan siswa tidak maksimal. “Waktunya sudah sangat mepet sehingga sekolah swasta kesulitan mendapatkan siswa baru,” terang Agus di Gedung DPRD Bantul, Senin (7/6).

Selain persoalan siswa baru, BMPS juga mengutarakan persoalan mengenai guru wiyata bhakti yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Agus mengatakan bahwa setelah jadi PNS, harusnya guru tersebut dikembalikan kepada sekolah asal, bukan diminta mengajar di sekolah negeri. “Penempatan harus diatur, ini demi keberlangsungan pendidikan di sekolah swasta,” tegas Agus. Selain itu, untuk honor GTT/PTT juga harus mendapat perhatian karena menyangkut kesejahteraan pegawai.

Menanggapi BMPS, Ketua Komisi D DPRD Bantul, Fachrudin mengatakan akan segera memfasilitasi pertemuan antara BMPS dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, baik Dasar maupun Menengah dan Non Formal. “Tujuan pertemuan untuk membahas petunjuk teknis pendaftaran yang akan dimulai pada 30 Juni mendatang,” terangnya. Dengan adanya peraturan yang berdasar kesepakataan tersebut maka diharapkan akan tercipta out put yang akomodatif.

Untuk honor GTT/PTT, pola pemberian intensif tetap menggunakan cara lama. ”Sementara untuk yang 2011, akan ada perubahan, namun saat ini masih dalam pembahasan,” terang Fachrudin. Namun yang pasti, imbuhnya, DPRD bersama Dinas Pendidikan sepakat untuk mengawal Peraturan Gubernur DIY agar tidak ada keputusan yang merugikan sekolah di Bantul. (Dian Ade Permana)

Jangan Percayai Politikus

BANTUL - Jangan pernah mempercayai politikus. Demikian pesan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), J Kristiadi. Pasalnya, seringkali politikus dalam mengambil keputusan bergantung dengan kondisi saat itu, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
Kristiadi mengatakan bahwa yang harus lebih diperhatikan dari seorang politikus adalah tindakan dan perilakunya dalam memperjuangan aspirasi rakyat. ”Atau dalam kondisi tertentu, politikus selalu berasalan langkah yang ditempuh adalah bagian dari strategi,” ujarnya dalam Diskusi ”Kemana Arah Bantul 5 Tahun Kedepan” di Aula Bank Bantul, Sabtu (1/5).
”Pemimpin harus bisa membuat terobosan untuk hal-hal konkrit,” katanya. Bahkan, rakyat dapat langsung melakukan kontrol dan menggugat jika keputusan yang diambil tidak pro rakyat. Hal ini karena pemimpin adalah produk rakyat yang hasilnya harus dipertangggungjawabkan.
Dia menilai bahwa tidak ada pemimpin yang bisa menghambat kemajuan berdemokrasi rakyat. ”Di Bantul ini saya nilai sudah cukup baik, dan bupati kedepan memiliki beban untuk menyamai pemimpin saat ini,” jelas Kristiadi.
Tantangan yang terberat bagi kepala daerah adalah sinergitas pemerintah pusat dan daerah seringkali terganggu karena kondisi yang berbeda. Kristiadi menyatakan perbedaan visi misi, perbedaan kondisi koalisi adalah hambatan komunikasi untuk pembangunan.
Sosiolog dari Universitas Gajah Mada (UGM), Arie Sujito menyatakan biaya demokrasi sebenarnya tidak mahal. ”Yang mahal adalah biaya politik,” terangnya. Dalam setiap pemilukada, harusnya ada kesepakatan dan komitmen calon untuk tidak mengumbar uang demi kepentingan pragmatis. Jika sikap ini terus dipelihara, maka kandidat dan rakyat akan menderita kerugian.
Dalam pemilukada, yang harus diraih idealnya ada tiga kemenangan yang dicapai. Yakni kemenangan simbolik melalui pemasangan alat peraga, kemenangan moral lewat etika, dan kemenangan perolehan suara.
Dia menilai pelaksanaan pemilukada hanyalah penopang pemilukada. Namun dalam setiap pelaksanaannya, tidak pernah ada kemajuan kualitas. Ari menegaskan bahwa yang terpenting adalah bangunan struktur pemerintahan. Karena setiap gerakan politisasi yang tidak tepat dapat merusakan tatanan yang terlah terbangun.
Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), dia berharap agar tidak hanya memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilihan, namun juga musti memperhatikan pendidikan politik. ”Ini agar tidak ada pragmatisme dalam menentukan pemilihan,” ungkapnya.
Untuk peningkatan kesejahteraan, Dr Maryatmo dari Universitas Atmajaya menegaskan perlunya daerah mengembangkan kualitas sumber daya manusia, jejaring, dan kepastian hukum. ”Untuk Bantul, pengiriman guru untuk sekolah hingga S2 adalah langkah maju daerah,” ungkapnya. Dia juga menegaskan perlunya efisiensi untuk penyelenggaraan pemilukada. (Dian Ade Permana)

Hanya Pencitraan, Sosialisasi Spanduk Tak Lagi Efektif

Hanya Pencitraan, Sosialisasi Spanduk Tak Lagi Efektif

BANTUL - Dalam setiap pagelaran pemilukada, para kandidat yang bersaing tak bisa lepas dari spanduk. Media ini masih dipandang sebagai alat untuk memperkenalkan diri dan sosialisasi yang murah dan efisien. Namun seringkali, spanduk adalah sumber keributan, hal ini dapat terjadi ketika dipasang pada tempat yang tidak tepat, hilang, atau pun rusak. Akibatnya, kubu yang bersaing saling tuding.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia UI yang juga peneliti senior CSIS, J Kristiadi memandang spanduk dari pasangan calon yang terpampang, tak lebih sebagai upaya pencitraan. Ditemui usai diskusi ‘Mau Kemana Bantul 5 Tahun Kedepan’ di Aula Bank Bantul, (Sabtu 1/5), dia menegaskan bahwa fungsi spanduk tak lagi efektif.
“Adanya spanduk tak lebih dari upaya mengangkat citra calon,” tegas Kristiadi. Dia menyatakan bahwa spanduk pencitraan tersebut dibutuhan calon untuk mengenalkan profil dalam waktu singkat namun mengena.
Selain itu, kata filosofi berbau jargon yang biasa tertulis dalam spanduk, malah menjadikan beban berat pasangan calon. “Kata yang tertulis, jika tidak dilaksanakan dengan baik dan betul, bisa ditagih oleh rakyat,” terangnya. Langkah ini, malah menjadikan blunder untuk pasangan.
Kristiadi menegaskan jika antara kata dalam spanduk dan perbuatan serta kebijakan, jika pasangan calon terpilih, tidak sesuai maka akan tercipta distorsi. Hal ini karena kata dalam spanduk yang tertanam dalam benak rakyat tidak menyentuh subtansi persoalan yang dialami oleh rakyat. Maka yang terjadi hanyalah fatamorgana dan kehidupan rakyat tak akan berubah kea rah yang lebih baik.
“Kampanye yang baik adalah menjelaskan program secara gambling,” tegas Kristiadi. Program yang disusun disertai target pencapaian dan alokasi waktu kerja serta disampaikan dengan bahasa yang mudah, akan lebih mudah dicerna.
Terkait pilihan DPC PDIP Bantul yang mendaftarkan pasangan Drs Kardono Ibnu Kadarmanto Karib namun malah mendukung Hj Sri Suryawidati Drs Sumarno Prs Idaman, Kristiadi menegaskan bahwa PDIP harus menjelaskan kepada seluruh unsur partai agar tidak dituduh melakukan pembohongan.
“Mulai dari tingkat PAC, DPC, DPD, hingga DPP dan organisasi sayap harus dikasih tahu mengenai alasan dan jelaskan keputusan yang telah diambil,” terangnya. Kristiadi menilai jika mekanisme internal sudah menyetujui, maka langkah PDIP adalah sah secara politik.
Namun secara khusus Kristiadi meminta kepada Komisi Pemilihan Umum KPU untuk mengkaji kembali peraturan yang telah dibuatnya. “Kejadian di Bantul adalah pengalaman politik, kita semua perlu belajar dari sini,” pungkasnya. (Dian Ade Permana)

Lurah Ancam Usir Warga di Tanah Kas

JIKA TAK PILIH SUKADARMA
Lurah Ancam Usir Warga di Tanah Kas

BANTUL - Ratusan warga yang tinggal di tanah kas Desa Baturetno, Banguntapan resah. Pasalnya mereka diancam akan digusur oleh Kepala Desa Baturetno, Jumadi Ismintarjo jika tidak mendukung pasangan Sukardiyono-Darmawan (Sukadarma) dalam pemilukada Bantul 23 Mei 2010.
Menurut salah seorang warga, Zaenal Sastrowiyono (76) warga yang tinggal di tanah kas Desa Baturetno dikumpulkan pada Kamis (13/5). "Di balai desa, kami diminta menandatangani surat pernyataan untuk mendukung Sukadarma, jika tidak, kami akan digusur," ujarnya, kemarin. Dia mengakui bahwa status tanah yang sekarang ditempati adalah menyewa sebesar Rp 1500 permeter persegi untuk satu tahun.
Karena diancam gusur, warga pun ketakutan. Hal ini dikarenakan tidak memiliki tempat tinggal lain. Rata-rata, warga menyewa tanah kas desa sudah lebih dari 20 tahun. Zaenal menyatakan, ada sekitar 30 rumah di tanah kas desa yang terletak di RT 01 Pelem Lor, Baturetno. "Kami semua sudah memiliki KTP Bantul, dan yang memiliki hak pilih ada 65 orang," terangnya.
Mojo, warga lain, mengungkapkan pertemuan yang difasilitasi Kepala Desa Jumadi untuk mendukung Sukadarma sudah dilakukan dua kali. "Yang pertama dulu cuma tokoh masyarakat dan perangkat, tapi tadi (kemarin) seluruh warga yang tinggal di tanah kas," ungkapnya. Warga yang terancam diusir, kata Mojo, selain yang memiliki rumah juga penyewa tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian dan perikanan.
"Kami menduga warga ditekan seperti ini karena 'sulit ditembus' oleh Sukadarma," duga Mojo. Dia menyatakan sebagai warga Bantul, akan menggunakan hak pilihnya sesui dengan hati nurani dan memilih pemimpin yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
Dikonfirmasi, Kepala Desa Baturetno, Jumadi Ismintarjo mengaku meminta warga untuk menandatangani pernyataan untuk mendukung Sukadarma. "Mengelola tanah kas adalah kewenangan saya, sebagai kader Sukardiyono, saya menggunakan kemampuan untuk mendukung calon bupati pilihan saya," ungkapnya.
"Kalah menang kita belum tahu, namun saya menggunakan otoritas untuk mendukung Sukardiyono," tegasnya. Jumadi menyatakan tanah kas desa seluas 3 hektar dan ditinggali 80 KK. Tanah tersebut terletak di semua pedukuhan yang bejumlah 8, kecuali Pedukuhan Ngipik.
Jumadi mengaku siap dengan segala resiko atas pebuatannya. "Jika kepala desa lain menggunakan kekuatan uang, saya dengan otoritas demi kemenangan Sukadarma," pungkasnya. (Dian Ade Permana)

Pembajakan Buku Capai 80 Persen

KRONIS, TERJADI DI YOGYA
Pembajakan Buku Capai 80 Persen

YOGYA - Kasus pembajakan buku di Yogya makin memprihatinkan. Tak kurang dari 80 persen buku yang beredar di pasar merupakan buku bajakan, Menurut Ketua Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku (PMPB) Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Pusat, HR Harry, peredaran buku bajakan di Yogya sudah masuk dalam kategori kronis. Padahal, pembajakan buku termasuk pelanggaran Undang-undang Hak Cipta No 19 tahun 2002.
Harry menuturkan peredaran buku bajakan di Yogya didominasi di Shopping Center dan wilayah Terban. "Untuk yang Shopping Center, disana sudah termasuk mafia," jelasnya kepada KR, Senin (12/4), ketika melakukan operasi di beberapa toko buku di Terban. Modusnya, pedagang menampung pembeli menggunakan jasa kurir. Selanjutnya, kurir ini yang akan melakukan negosiasi terkait harga buku dan tata cara pembelian.
Dari hasil penelusuran Ikapi, imbuh Harry, terdapat beberapa instansi pemerintah yang menggunakan jasa kurir ini. "Padahal sudah jelas buku bajakan lebih murah dari pada yang asli," katanya. Dia menengarai ada upaya manipulasi keuangan dengan membelanjakan kebutuhan buku di Shopping Center, sementara oknum tersebut mengakukan dengan harga buku yang asli.
"Untuk ratusan buku yang kami sita, akan dijadikan barang bukti," tegas Harry. Dengan melakukan pendekatan persuasif, diharapkan pedagang yang juga mitra penerbit, tidak lagi menjual buku bajakan. Jika tetap membandel, Ikapi akan melaporkan dengan ancaman pidana. Menurut Harry, pedagang yang telah memamerkan dan menjual buku bajakan, bisa terkena pasal pidana karena turut berperan dalam menyebarluaskan barang bajakan.
Harry menegaskan, buku abal-abal atau bajakan berharga lebih murah dari buku asli karena kualitas yang seadanya. Ini dikarenakan isi yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, cetakan buruk, dan jilidan yang rapuh.
"Untuk membongkar sindikat buku bajakan tidak mudah," aku Harry. Hal ini disebabkan ada keterkaitan antara percetakan, pedagang, dan pembeli yang mengincar harga murah. Dia mengatakan, kota-kota yang beriklim dinamis untuk pendidikan, cenderung menjadi incaran para pembajak buku.
Kepala Cabang Penerbit Erlangga Wilayah DIY, Ugartua Rumahorbo, mengungkapkan pembajak termasuk jeli dalam melihat peluang. "Pembajak bekerja cepat, ada buku Erlangga yang baru keluar satu minggu, sudah dibajak," ujarnya sambil menunjukkan buku berjudul Bisnis terbitan Erlangga yang telah dibajak.
"Pembajakan ini sangat merugikan penerbit dan penulis," terang Ugartua. Dia menyatakan pembelian buku asli terbitan Erlangga mengalami penurunan drastis dengan beredarnya buku bajakan. Sementara untuk penulis, dirugikan dalam hal penerimaan royalti. (Dian Ade Permana)

PERAJIN MINYAK KELAPA TRADISIONAL

PERAJIN MINYAK KELAPA TRADISIONAL

Tetap Bertahan Meski Digempur Pabrikan

BANTUL - Perajin minyak kelapa yang dibuat secara tradisional di Mangiran, Srandakan tetap bertahan meski minyak goreng yang dibuat dari pabrik membajiri pasaran. Hal ini dikarenakan perajin tidak mau mengecewakan pelanggan yang sudah membeli sejak 30 tahun lampau.
Menurut Sulastri (54), perajin minyak kelapa yang tersisa, dalam sehari dia bisa membuat 36 liter minyak yang berasal dari 400 butir kelapa. “Dulu bisa mencapai 1500 butir, tapi sekarang mulai sepi,” ujarnya kepada KR, Kamis (8/4). Dia mengungkapkan, peminat minyak kelapa tradisional kebanyakan adalah keluarga yang tinggal di pedesaan.
Dia mengatakan bahwa proses pembuatan minyak kelapa dengan cara tradisional membutuhkan waktu dan tenaga lebih. Proses dimulai dengan menggergaji bathok kelapa dan selanjutnya kelapa direndam minimal satu malam. “Agar nanti ketika diparut hasilnya lebih baik,” jelas Sulastri. Usai diparut dan diperas, dengan cara diinjak-injak, keluar santan yang selanjutnya diendapkan. Bagian yang bening dari pengendapan, dibuang.
“Yang kental, disebut kanil, direbus minimal 3 jam,” terangnya. Setelah itu, disaring dan diambil minyaknya. Sulastri mengungkapkan bahwa minyak kelapa produksinya dijual dengan harga Rp 7500 per liter dan diambil oleh pedagang yang ada di Kabupaten Bantul.
Sulastri mengatakan seluruh limbah dari kelapa yang dibuat minyak dijualnya lagi. Untuk bathok, dijual kepada perajin dengan harga Rp 200 hingga Rp 1000, tergantung potongan. “Air kelapa dijual Rp 4000 untuk 30 liter,” jelasnya. Sementara kethak (makanan), satu kilogram seharga Rp 20 ribu.
“Untuk harga minyak, saya mengikuti harga minyak pabrik, jika naik ya ikut naik,” ungkap Sulastri. Dia mengaku tetap bertahan dengan usaha ini karena tidak memiliki keahlian lain dan memiliki karyawan yang berjumlah 5 orang dengan tanggung jawab menghidupi keluarga. (Dian Ade Permana)

Bermain-main Dengan Main Kayu

BANTUL (KR)

- Main kayu identik dengan kekerasan. Dalam frame berpikir masyarakat, main kayu tidak pernah positif karena dibalut dengan kekerasan. Namun, jika hanya kayu, maka sangat bermanfaat dengan manusia. Bahkan penggunaan kayu seiring dengan perkembangan zaman. Termasuk penggunaannya.
Ditangan Anton Subiyanto, yang menggelar pameran Room Shit Home 'Main Kayu' di Survive Garage! mulai 14 hingga 28 Maret, main kayu diejawantahkan dengan benar-benar bermain kayu. Medianya dalam berkreasi adalah kayu.
Anton menggambarkan dan membuat karya yang menggelitik manusia untuk kembali kepada kodrat kayu yang berasal dari pohon. Dia merasa miris dengan pembalakan liar dan illegal logging yang hanya menguntungkan pengusaha namun menyebabkan bencana alam. Rakyat menjadi korban.
Beberapa potongan kayu digeletakkan begitu saja diatas lantai. Potongan tersebut dilukis dengan berbagai alat yang biasa digunakan untuk menebang pohon. Ada gambar gergaji, gambar palu, ada gambar melingkar, dan kayu polos. Seolah, Anton membukakan mata manusia, bahwa aat-alat tersebut sangat tak ramah dengan kayu. Bertentangan dengan alam jika digunakan dengan penuh arogansi.
Anton seperti memiliki pengalaman 'lain' dengan kayu. Dia berharap memberi perlawanan pada dunia dengan 'memegang' kayu.(Dian Ade Permana)