Panwaslu DIY dianggap over acting

*Saksi SBY-Boediono dituduh curang
Panwas dianggap over acting

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja

JOGJA : Tim Kampanye Daerah DIY pasangan SBY-Boediono menganggap Panwaslu DIY bertindak mengada-ada dan over acting dengan mengatakan saksi di TPS 13 dan 14 Dusun Tegalrejo, Goni, Wonosari, Gunungkidul telah berbuat curang.
Iwan Satriawan, kuasa hukum Tim Kamda SBY-Boediono, menuntut kepada Panwaslu untuk mengklarifikasi dan menarik ucapannya tersebut. “Kata curang itu memiliki dampak negatif, Panwaslu hanya mencari sensasi,” ujar Iwan di Kantor DPD Partai Demokrat DIY, kemarin.
Dia mengancam apabila Panwaslu tidak mencabut ucapan tersebut, akan melapor ke Bawaslu. “Jelaskan letak kecurangannya, ucapan tersebut tidak sesuai fakta,” tegas Iwan. Menurut Iwan, tuduhan perbuatan curang tersebut telah mencemarkan nama baik serta kemenangan SBY-Boediono dalam pemilihan presiden.
Putut Wiryawan, Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat DIY, menjelaskan perbuatan yang dituduhkan Panwaslu itu bermula ketika saksi SBY-Boediono menjalankan ibadah shalat dluhur. “Usai shalat, dia melihat saksi pasangan lain mendatangi KPPS yang meminta tanda tangan untuk formulir,” kata Putut. Usai ditandatangani KPPS, saksi dari tim capres lain melapor ke Panwaslu.
Dia menambahkan bahwa saksi untuk SBY-Boediono telah memperoleh training internal. “Dan yang dibawa oleh saksi tersebut adalah formulir yang digunakan untuk kepentingan internal, bukan diserahkan kepada pihak luar,” tegas Putut.
Meski demikian, dia tidak membantah bahwa formulir internal tersebut sama dengan yang digunakan oleh KPU. “Itu untuk internal, kenapa dipermasalahkan bahkan menuduh telah berbuat curang, Panwaslu melakukan dramatisasi,” jelas Putut. Dia menilai Panwaslu telah bertindak gegabah dengan mengeluarkan pernyataan perbuatan curang tersebut.
Sementara itu GBPH. Prabukusumo, Ketua DPD Partai Demokrat DIY, mengaku telah berpesan kepada jajarannya untuk mengikuti proses Pemilu dengan jujur dan santun. “Kami tidak akan berbuat diluar aturan yang telah ditetapkan,” kata Prabukusumo.
Untuk hasil pemilihan presiden sendiri, Prabukusumo mengatakan SBY-Boediono mendapatkan suara 1.204.304. “Diikuti Megawati-Prabowo 548.586 dan JK-Win 199.750,” pungkasnya

Putro Wayang

*Putro Wayang
Pertahankan semangat bertahan

Oleh Dian Ade Permana
WARTAWAN HARIAN JOGJA

Tak bisa dipungkiri, wayang saat ini terpinggirkan oleh budaya pop. Peminatnya semakin menipis. Minat masyarakat untuk menonton wayang kulit terus menurun. Jika pun ramai, didominasi oleh orang-orang yang tak lagi muda. Jika tidak segera diselamatkan, maka wayang akan semakin tergerus.
Salah seorang yang tetap bertahan mempertahankan wayang adalah Danang Sulistyo, pemilik Putro Wayang yang terletak di Jalan Patehan Lor, Jogja. Bagi Danang, menghidupkan wayang kulit agar tetap lestari adalah kemutlakan.
Ditemui di show room Putro Wayang, Danang mengatakan keahlian membuat wayang berasal dari orang tuanya. “Bapak saya, Nahrowi, adalah orang yang pertama kali mengenalkan wayang, ujar Danang. Dia mengakui, awalnya tidak tertarik dengan dunia perwayangan. Bahkan ketika sekolah, Danang memilih di STM jurusan Mesin.
Namun kesadaran untuk mempertahankan wayang kulit akhirnya datang juga. “Sejak tujuh tahun lalu saya mengelola Putro Wayang agar lebih tertata,” kata Danang. Dizaman orang tuanya, pemesan wayang terbatas hanya diwilayah DIY.
“Setelah Putro Wayang berdiri, kami pernah bekerja sama dengan konsumen dari Perancis,” bangga Danang. Namun karena keterbatasan bahan baku, sementara pesanan terus berdatangan, kerjasama itu terpaksa diakhiri.
Dia menambahkan meski terasa berat, tapi semangat untuk mempertahankan wayang terus dipupuknya. “Nanti anak saya juga akan saya beri pelajaran mengenai wayang,” tandas Danang. Menurut pria lajang ini, filosofi yang terkandung dalam wayang membuatnya terus bersemangat untuk mempertahankan kelestarian wayang.
Danang mencontohkan bahwa wayang kulit itu hanya keluar dari kotak jika dimainkan oleh dalang. “Selesai main, masuk lagi dalam kotak, sama seperti saat kita meninggal,” ungkapnya. Selain itu, setiap lakon yang dimainkan, pasti bersinggungan dengan jalan kehidupan manusia. Pelajaran-pelajaran tersebut termuat dalam jalinan cerita.
Karena kerumitan yang terkandung dalam cerita dan pembuatan, wayang kurang memperoleh apresiasi dari anak negeri yang mendewakan pragmatisme. “Konsumen saya 80% dari luar negeri,” kata Danang. Karena pakem yang begitu kuat, detil pembuatan ukiran dalam tubuh wayang pun tidak boleh melenceng dari aslinya.
Untuk bahan terbaik Danang mendatangkan kulit kerbau dari Jakarta dan Toraja. “Kalau yang dari Jawa, kerbau dibuat membajak sawah, jadi kulitnya rusak,” terang Danang. Pesanan kulit datang tidak menentu, tergantung order pembuatan wayang kulit.
Proses pembuatan wayang kulit kualitas terbaik membutuhkan waktu sekitar tiga minggu. “Jika satuan, harga mulai Rp200 ribu hingga jutaan, tergantung ukuran dan kualitas kulit yang digunakan,” tandas Danang. Harga satu kotak dengan karakter lengkap mencapai Rp150 juta hingga Rp300 juta.
Semangat untuk terus bertahan digenggam oleh Danang. Optimisme membuncah menemani langkahnya melestarikan wayang agar tidak punah. Bagaimana dengan anda?

Survive! Day

*Survive! Day
Acara reuni seniman marjinal

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja

MANTRIJERON : Seniman tato dan seniman cetak berkumpul di Roommate Visual Art, kemarin. Menurut Bayu Widodo, penggiat Survive! Art Community, kegiatan ini adalah rangkaian pameran Memories on Print.
Bayu mengatakan kegiatan workshop tato dan sablon itu untuk mengisi kekosongan waktu pameran. “Masyarakat jenuh jika pameran hanya begitu-begitu saja, kami mencoba mengisi dengan kegiatan lain untuk meningkatkan kreatifitas,” ujar Bayu, kemarin.
Enam seniman tato yang menggelar workshop adalah Sono, Bendol, Kampret, Ibas, Codet, dan Eman. Sementara seniman cetaknya, Simo. “Mereka semua berasal dari Jogja, dan memiliki spesialisasi tersendiri dalam tato,” tegas Bayu. Dengan berkumpulnya seniman ini, diharapkan dapat menggairahkan seni di Jogja.
Bagi Bayu, tato hingga saat ini masih dianggap bermasalah orang masyarakat. “Apapun, tato adalah budaya dan seni, bahkan di Kalimantan tato adalah lambang kebudayaan,” jelas Bayu. Dengan terus menggelar workshop, diharapkan pandangan masyarakat terhadap tato bisa berubah.
“Semua seniman tato yang terlibat mementingkan kualitas dan kebersihan,” tandas Bayu. Karena pandangan masyarakat terhadap tato cenderung negatif, pekerja seni tato terus berupaya merubah 'prosesi' mentato agar sesuai dengan standar kesehatan. Misal dengan satu jarum untuk satu tato.
Dia menambahkan seniman yang terlibat dalam workshop telah lama berkarya sendiri. “Survive! Day ini adalah bagian dari reuni setelah semua berkeliling Indonesia,” ungkap Bayu. Namun karena terdorong untuk kembali membangun kekuatan komunal, seniman ini dipersatukan lagi.
Sementara itu, selain menggelar Survive! Day, Jumat (10/7) ini, Bayu Widodo dan Sutrisno Prianggodo, kurator Memories on Print, mengadakan artis talk mengenai karya-karya yang dipamerkan. “Mengenai residensi saya selama di Australia,” kata Bayu. Acara yang dimulai pukul 15.00 WIB ini terbuka untuk umum.

Mbah Surip

Mbah Surip, I Love You Full

Oleh Dian Ade Permana
WARTAWAN HARIAN JOGJA


JOGJA : Tak gendong kemana-mana 3x
Mantep dong enak dong
Daripada naik pesawat kedinginan
Mendingan tak gendong ayooooooo
Tak gendong kemana -mana3x
Mantep dong enak dong
dari pada naik taksi kesasar
mendingan tak gendong
where are you going
oke I am hoking
Lirik lagu yang dipopulerkan Mbah Surip ini terdengar akrab beberapa waktu belakangan. Dengan rambut gimbal panjang, topi dan rompi senantiasa mendampingi penampilannya. Tak ketinggalan, sebuah gitar yang sudah butut sebagai teman setia.
Tawa khas mengiringi pesona lelaki tua ini. Tanpa ada cemberut dan selalu tertawa. Selalu mengucap “I Love you full.” Tak pernah jelas ada maksud kata-kata itu. Bagi dia, itu hanya ungkapan rasa sayang antar sesama untuk terus menggelorakan perdamaian.
Dikenal sebagai seniman jalanan di Jakarta. Kantong-kantong seni selalu disambangi. Mulai dari Ancol hingga Wapres Bulungan. Menilik latar belakang Mbah Surip, dia dilahirkan di Mojokerto, 5 Mei 1949 dengan nama Urip Ariyanto.
Sebelum memutuskan menjadi seniman, Mbah Surip pernah bekerja di pengeboran minyak dan melalang buana di luar negeri, mulai dari Kanada, Texas, hingga Yordania. Tapi tarikan kehidupan untuk mengabdi di kesenian membuatnya meninggalkan profesinya.
Tak Gendong bukanlah lagu pertama yang dipopulerkannya. Di 1997 dia mengeluarkan album, Ijo Royo-royo. Berturut-turut, Indonesia I (1998), Reformasi (1998), Tak Gendong (2003) dan Barang Baru (2004). Lagu Tak Gendong sendiri diciptakan 1983 saat berada di Amerika Serikat. Mbah Surip yang bergelar MBA ini tercatat di Museum Rekor Indonesia untuk kategori menyanyi terlama.
Bagi sebagian orang, dia adalah Manusia Indonesia Sejati karena tidak pernah merasa susah, tidak gelisah, tidak sedih dan selalu tertawa. Mbah Surip mengatakan yang terpenting dalam hidupnya adalah gula dan kopi.
Dalam sebuah perbincangan di Warung Apresiasi, Bulungan, Jakarta medio 2007, Mbah Surip mengatakan jadi orang itu harus selalu damai. “Jangan dendam, damai, haha..ahahha..i love you full,” kata Mbah Surip.
“Gak perlu susah, haahah..hahaha, sing penting ono kopi,” pinta Mbah Surip. Soal tawanya yang menggelagar, Mbah Surip hanya berkata 'embuh.' Begitu ringan Mbah Surip menjalani kehidupan. Seringan ketika dia menghibur penonton. Penuh gelak tawa.
Lirik lagu yang sederhana adalah kekuatan Mbah Surip untuk terus membaca keadaan sosial lingkungan dan negaranya. Menggunakan syair yang lugas dan terinspirasi dari sekeliling. Selalu mengajak untuk peduli dan bergerak berjuang demi perubahan.

Ketan hitam suguhan kemenangan SBY-Boediono

Ketan hitam suguhan kemenangan SBY-Boediono

Oleh Dian Ade Permana
WARTAWAN HARIAN JOGJA

Hasil quick count yang memenangkan pasangan SBY-Boediono disambut dalam suasana yang sederhana di kediaman Boediono, Sawitsari, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, kemarin. Sebuah tenda dipasang di depan rumah. Boediono duduk disamping Rizal Mallarangeng. Dengan terus tersenyum dia menerima ucapan selamat dari sejawatnya.
Layar televisi berukuran besar terus menyajikan hasil quick count. Diseberangnya, makanan dengan menu 'seadanya' dihidangkan buat para tamu. Ada bubur ketan hitam dan bubur sagu. Di meja sebelahnya, wedang roti.
Dihalaman rumah, Herawati, istri Boediono yang memakai daster warna coklat tak henti-henti bersalaman. Ciuman di pipi entah sudah berapa kali dia layangkan. Sementara anggota keamanan terus berjaga dan mengawasi para tamu.
Hasil yang menempatkan SBY-Boediono unggul tidak menjadikan mantan Gubernur BI ini lupa dengan para pesaingnya, pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto. Bagi Boediono, pemikiran kedua pasang kompetitornya itu tetap harus diakomodir.
“Karena pemikiran yang baik, maka lahirlah demokrasi yang baik,” ujar Boediono. Jika memang terpilih, imbuh Boediono, dirinya akan mempertimbangkan pemikiran pesaingnya itu untuk dijalankan. Pemikiran tersebut dipandangnya telah memberi andil besar terhadap proses demokrasi di Indonesia hingga mampu berkembang dengan baik.
Boediono mengatakan bahwa pemikiran pasangan Mega-Pro yang mengusung isu kesejahteraan rakyat harus dijalankan untuk terciptanya kemakmuran. “Begitu juga dengan JK-Wiranto yang telah memberi rakyat pilihan,” kata Boediono.
“Tawaran-tawaran program dari para capres-cawapres semua bagus sehingga menguatkan mutu demokrasi, kami mengucapkan terimakasih kepada mereka semua atas pemikirannya untuk kesejahteraan rakyat dan kami siap untuk mempertimbagkan,” katanya.
Mengomentari hasil quick count, Boediono menegaskan bahwa hasil dari KPU-lah yang menentukan. “[Quick count] itu belum pasti, tunggu hasil resmi dari KPU,” kata Boediono. Dia mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Pemilu, termasuk TNI dan Polri, yang telah melaksanakan tugas hingga pemilihan bisa berjalan dengan aman dan tertib. Bagi Boediono, setelah hasil Pemilu diketahui, semua pihak musti menjaga keakraban sebagai satu bangsa.
Rizal Mallarangeng mengatakan setelah memantau hasil quick count Boediono segera beristirahat. “Besok [hari ini] baru ke Jakarta,” pungkasnya.

Bhumi Rasta Merdeka Permana

Bhumi Rasta Merdeka Permana,
22 Juni 2009, 15.41 WIB

lahir di waktu Ibu Kota Negara ini merayakan ulang tahunnya..
ditengah gegap gempita para calon presiden dan wakilnya meraih simpati untuk menggalang dukungan agar menjadi pemimpin Republik Indonesia..
lihat itu nak, mereka yang mengaku sebagai pemimpin dengan arogan mengaku karena 'dirinyalah' negara ini menjadi seperti ini..padahal, asal kau tahu nak, negara ini jauh dari kata baik. kata suci "Demokratis" yang diagungkan pun, tampaknya jauh dari harapan..
tidak..aku tidak ingin engkau seperti mereka, jadilah yang kau mau..jadilah manusia yang berarti untuk orang tuamu..itu saja. tak kan ada beban agar kau menjadi miniatur seperti mereka..jadilah merdeka nak..engkau Merdeka untuk menentukan dirimu sendiri..
lakukan kemerdekaanmu dengan tanggung jawab..
MERDEKA!!!!!!!

Berita : Mingguan

*Simoeh Car Leather
Berkembang karena kritik

Oleh Dian Ade Permana
WARTAWAN HARIAN JOGJA

Sebagian orang merasa alergi dengan kritik. Karena merasa sempurna, maka kritik tidak akan diterima. Tapi tidak semua kritik itu jelek. Karena dengan memperoleh kritik, berarti masing ada yang kurang. Prinsip inilah yang dipegang oleh Muhammad Istadi alias Simoeh, pemilik Simoeh Car Leather.
Bagi dia, karena sering dikritik, usahanya saat ini menjadi berkembang. “Bahkan awal mula berdirinya Simoeh Car Leather ini, sering tidak dibayar konsumen,” kata Simoeh, di bengkelnya, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Selasa (7/7).
Di 1999, jelas Simoeh, dia menjalankan usaha kayu, mebel, dan jok mobil. “Saat itu tidak ada yang ditekuni, tapi semua dicoba,” ujar Simoeh. Dia melirik usaha jok mobil karena melihat di Jogja pada saat itu tidak ada usaha serupa. Kalaupun ada, hanya sekelas kaki lima dan tidak digarap dengan serius.
Semakin tahun, banyak konsumen yang berdatangan. “Mulanya hanya ada empat orang karyawan yang bekerja serabutan,” kata jebolan UII ini. Karena pesanan terus menumpuk, penambahan karyawan tak terelakkan. Setelah 10 tahun, karyawan Simoeh Car Leather berjumlah 30 orang dengan spesialisasi masing-masing.
“Promosi dari konsumen ke konsumen,” jelas Simoeh. Awal mula, untuk satu mobil membutuhkan waktu penggarapan tiga hingga empat hari. Sekarang dengan peralatan yang lebih canggih, dalam satu hari bisa menyelesaikan tujuh mobil.
Simoeh mengungkapkan semua bahan baku dan peralatan distok dari Jakarta. “Mulai dari mesin jahit khusus jok, kulit pembungkus, lem dan benang didatangkan dari Jakarta,” ungkapnya. Dia mengaku tidak pernah mengalami kesulitan untuk pengadaan barang karena hanya dalam tempo satu hari pesanan sudah terkirim.
“Komitmen kami adalah menjaga kualitas dan persaingan harga,” tandas Simoeh, ketika ditanya resep usahanya bisa bertahan. Bahkan untuk menegaskan menjaga kualitas pekerjaan, Simoeh tidak segan-segan turun langsung mengontrol pekerjaan karyawannya. Dengan begitu, segala kekurangan dapat segera dibenahi dan komplain dari konsumen teratasi.
Simoeh menganggap perfectsionist adalah kunci dari bisnis yang dijalankannya. “Jika ada kekurangan, pasti akan mendapat teguran dan kritik, kami berusaha meminimalisir kesalahan,” ungkapnya. Bagi dia, promosi melalui konsumen adalah media yang paling efektif. Oleh karenanya, dia berusaha tidak membuat kesalahan dalam memberi pelayanan.
“Kami berusaha untuk pro aktif dalam menyelesaikan setiap keluhan konsumen,” tutur Simoeh. Menurutnya, kritik adalah sebuah motivasi untuk terus memperbaiki diri. Untuk sebuah pelayanan, dia mengaku siap rugi bagi kepuasan konsumen.
Proses pengerjaan dimulai dari pelepasan semua jok yang kan diganti kulitnya. “Setelah lepas, karyawan akan nge-mal, mengukur, dan menggambar sesuai permintaan,” jelas Simoeh. Setelah itu, jika ada rangka yang rusak diperbaiki dengan dilas.
Usai pemotongan sesuai ukuran, petugas penjahit mulai beraksi. “Jika sudah beres, tinggal dipasang kembali,” ungkapnya. Dia mengaku selalu berdiskusi dengan karyawannya untuk proses pengerjaan, dengan demikian, kontrol terhadap pekerjaan dapat dilakukan.
Disinggung mengenai biaya, Simoeh mengatakan tergantung kualitas bahan yang dipilih oleh konsumen. “Untuk yang kulit asli, harga mulai Rp5 juta hingga Rp15 juta,” jelas dia. Pergantian jok mobil jenis sedan, harga mulai Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. Sementara minibus, dihargai mulai Rp1,2 juta. Agar tidak ketinggalan model-model jok terbaru, Simoeh mencari referensi dari majalah terbitan luar negeri dan browsing di internet.

Berita : Big Reds Jogja

*Big Reds Jogja
You'll Never Walk Alone

Oleh Dian Ade Permana
WARTAWAN HARIAN JOGJA

When you walk thourgh a storm
hold your head up high
and don't be afraid of the dark
at the end of a storm
there's a golden sky, and the sweet silver song of a lark
walk on through the wind, walk on the through the rain
though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone...You'll never walk alone

Itulah lirik You'll Never Walk Alone yang menjadi lagu kebangsaan bagi seluruh penggemar klub sepakbola asal Inggris, Liverpool. Lagu ini mula-mula hanya terdengar di Stadion Anfield, kandang Liverpool. Namun setelah penggemarnya menggurita, syair itu pun dihapal oleh seluruh Liverpuldian di seluruh dunia.
Sekarang, lagu itu tidak hanya dinyanyikan di Anflied. Di Jogja pun, kala Liverpool bertanding, dengan lantang anggota Big Reds Jogja mengumandangkannya. Big Reds adalah Indonesian Official Liverpool Football Club Suppoters Club alias kumpulan suporter The Kop di Indonesia yang telah memperoleh lisensi resmi.
Redi S. Hamdani, Korwil Big Reds Jogja, mengatakan secara nasional Big Reds berdiri pada 28 Desember 1999. “Big Reds Indonesia mendapat lisensi pada 18 Oktober 2004,” jelas Redi. Untuk Korwil Jogja, resmi bergabung pada 2005.
“Untuk mengumpulkan anggota dan bergabung secara resmi, susah-susah gampang tapi tetap perlu perjuangan,” jelas Redi. Dia berkisah, pada awal mula berdiri, dirinya selalu menyambangi tempat digelarnya acara nonton bareng yang menyiarkan Liverpool. Dari sini, terlihat antusiasme pendukung.
Dari lima orang, anggota Big Reds terus berkeliling dari satu lokasi Nonbar ke lokasi lainnya. “Tujuannya mencari anggota baru,” ungkap Redi. Selain dari acara Nonbar, perekrutan anggota juga bergerilya dari kos ke kos dan kampus. Saat ini, anggota resmi ada 80 orang.
Setiap jeda kompetisi adalah masa yang 'melelahkan' karena tidak ada acara pemersatu anggota. Namun, Big Reds mengadakan kegiatan non sepakbola untuk menjalin keakraban. “Apa saja yang penting bisa bersama, mulai dari paint ball, rafting, nonton, bioskop, atau futsal,” tandas Redi. Kegiatan rutin adalah futsal tiap Selasa malam.
Kegiatan Big Reds Jogja termasuk bejibun. “Selain mengadakan kunjungan antar Korwil, saat bulan puasa, kita melakukan kegiatan sosial,” jelas Redi. Dia mengungkapkan, Big Reds juga menjalin silaturahmi dengan suporter klub lain.
“Di Big Reds, kita bisa tukar informasi, termasuk tahu paling awal mengenai perkembangan Liverpool,” jelas Redi. Bagi pencinta Liverpool, menjadi satu kebanggaan tatkala memperoleh informasi lebih awal dan lebih lengkap dibanding yang lainnya. Sarana informasi anggota Big Reds adalah majalah Walk On Reds Letter.
Aji Wibowo, Humas Big Reds Korwil Jogja, menambahkan sebagai bukti loyalitas kepada Liverpool, setiap tahun ada program dari Big Reds yang mengirim anggota untuk menonton pertandingan ke Stadion Anfield secara langsung. “Tapi akomodasi ditanggung sendiri,” cetusnya. Big Reds hanya akan memfasilitasi anggota.
“Jika ada Liverpool tour Asia, anggota Big Reds Jogja selalu ada perwakilan untuk menonton,” ungkap Aji. 26 Juli mendatang, empat orang anggota Big Reds Jogja berangkat ke Singapura untuk menonton Liverpool bertanding.
Bagi Aji prestasi Liverpool yang tidak stabil bukan alasan untuk tidak memberikan dukungan. “Ini soal loyalitas dan kebanggan, kami yakin Liverpool akan memperoleh hasil terbaik, pemainnya juga sudah cukup mumpuni untuk meraih juara,” tandas penggemar Steven Gerrard ini.

Berita : 8 Juli 2009

*Buruh gendong Pasar Giwangan
Berebut tapi tetap rukun

Oleh Dian Ade Permana
WARTAWAN HARIAN JOGJA

Puluhan perempuan tua yang duduk-duduk di emperan tenda tiba-tiba berlari mendekati mobil pick-up yang mengangkut sayuran. Menantang panas dalam keriuhan suara, mereka beradu cepat mengambil puluhan karung sayur dan mengangkatnya. Tak kurang dari 15 menit, isi mobil itu telah terkuras.
Salah satu perempuan yang mengangkut karung sayur tadi Nardi Wiyono, warga Petoyan, Panggung, Wonosari, Gunungkidul. Ibu tiga anak ini sudah empat tahun menjadi buruh gendong di Pasar Giwangan. Awalnya, dia bertani. Tapi karena hasil panen tidak bisa dikompromi, turun ke kota adalah pilihan yang dilakoni.
“Tani sepi mas, namung tumut tiyang,” ujar Nardi sembari membuang peluh dengan bajunya. Tuntutan membiayai kehidupan keluarga membuatnya menuruti ajakan tetangga untuk menjadi burung gendong. Meski penghasilan tidak menentu, namun setidaknya, penghasilan Rp15 ribu menjadi tabungan untuk kembali ke desa.
Dengan menghela nafas, tanda kecapekan usai mengangkut karung, Nardi melanjutkan ceritanya. “Ne ngangkat kintalan, rodo mending mas, saget borongan,” tutur dia. Untuk satu karung yang diangkut dalam hitungan kuintal, buruh mendapat upah antara Rp2000 hingga Rp3000. Namun jika hanya satuan, tiap karung yang diangkut, buruh mendapat Rp1000. Tergantung kesepakatan dengan pemilik sayur.
“Kerja jadi buruh,” kata Nardi, “Sing paling penting njogo awak, tetep kuat, ne ra kuat ora mangan,” ujarnya dengan tergelak. Kerja mulai dari pukul 14.00 WIB hingga 21.00 WIB sangat menguras tenaga. Kekuatan adalah kunci bagi Nardi dan puluhan buruh gendong lain untuk mengais rejeki. Tanpa kekuatan otot, mereka akan tergilas dan uang tak kan dimiliki.
Selain kekuatan, para buruh juga mesti berebut dengan rekannya. “Sopo sing cepet, kui sing entuk karung,” lirih Nardi. Terkadang, dalam perebutan rejeki tersebut, ketegangan antar buruh terjadi. Tak jarang, adu mulut karena merasa paling berhak atas karung-karung mengemuka.
Untuk mengendorkan ketegangan, sekali dalam sebulan, para buruh gendong Pasar Giwangan berkumpul dan mengadakan arisan. “Mboten kathah, sing penting guyub,” derai Nardi. Dengan Rp5000, segala perselisihan karena karung menjadi lebur dalam semangat untuk hidup rukun.
Sadar pendapatan yang diperoleh tak seberapa, Nardi mensiasati dengan membayar uang kos perhari. “Ne perhari niku, saumpomo wangsul ting Gunungkidul, mboten sak mbayar,” tandasnya. Harga sewanya, Rp3000 perhari.
Narti, seorang buruh yang lain mengatakan, meski terlihat santai namun tetap ada aturan tidak tertulis yang musti ditaati. “Jika truk besar, itu jatahnya buruh angkut laki-laki,” jelas Narti. Setelah buruh laki-laki menurunkan semua karung, giliran buruh perempuan mengambil alih.
“Peraturan ini agar tidak ada buruh yang iri, yang penting, semua bisa makan,” ungkap Narti. Dia beranggapan, rejeki sepenuhnya berada ditangan Tuhan. Sementara, manusia hanya harus berusaha...

Berita : 24 Juni 2009

*Gara-gara terlambat ambil surat kelulusan
Siswa MTSn dipukul guru

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja

NGAGLIK : Hanya gara-gara terlambat mengambil surat kelulusan, Galih Pratama Putra, siswa MTSn Ndayu, Sardonoharjo dipukul oleh gurunya di bagian pipi dan perut. Karena tidak terima memperoleh perlakuan kasar, korban mengadu kepada orang tuanya.
Dengan didampingi Supriyanto, orang tuanya, Galih mengadu ke LBH Indonesia Tegak, kemarin. Galih mengatakan insiden pemukulan tersebut berlangsung pada Sabtu (20/6) di ruang guru. “Ini karena saya terlambat saat pengumuman kelulusan,” jelas Galih.
“Pengumunan direncanakan sekitar pukul 09.30, tapi saya datang sekitar pukul 10 lebih,” ujar Galih. Entah karena kesal atau sebab lain, tiba-tiba Galih dipanggil oleh Riyadi, salah seorang gurunya, ke ruang guru. Bersama Galih, ada bebera orang temannya yang juga terlambat.
Tanpa banyak bicara, Riyadi langsung menampar Galih di pipi sebelah kiri dan perutnya. “Saya juga sempat diacungi gunting,” ungkap Galih. Setelah pemukulan tersebut Galih keluar dari ruangan.
Setibanya di rumah, usai merayakan kelulusan, Galih mengadu kepada orang tuanya. Mendapat penjelasan adanya pemukulan tersebut, Supriyanto langsung melakukan visum di Rumah Sakit Condoncatur.
“Berdasar hasil visum tersebut, kami berkonsultasi dengan LBH untuk meminta bantuan hukum,” jelas Supriyanto. Dia mengaku belum berkomunikasi dengan pihak sekolah dan menyerahkan persoalan penganiayaan ini sepenuhnya kepada LBH Indonesia Tegak.
Menanggapi adanya pengaduan tersebut, Andi Nugraha dari LBH Indonesia Tegak, menegaskan akan mengumpulkan bukti-bukti adanya pemukulan tersebut. “Langkah selanjutnya adalah melapor ke Polsek Ngaglik,” ujar Andi.
“Kita akan bergerak cepat untuk mencegah keterlambatan penanganan perkara penganiayaan ini,” ungkap Andi. Untuk upaya mediasi atas perkara ini, Andi mengatakan kemungkinan tersebut tetap terbuka untuk dilakukan.
Andi mengatakan bahwa atas penganiayaan tersebut, Riyadi diancam pasal 351 KUHP. “Ancaman hukumannya bisa sampai 15 tahun penjara,” tandasnya.

Berita : 15 Juni 2009

*Tunggu putusan persidangan
Warga Gampingan boyongan ke PN Jogja

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja

UMBULHARJO : Sekitar 70 orang yang tergabung dalam Paguyuban Warga Gampingan (PWG) 'pindahan' ke Pengadilan Negeri Jogja, kemarin. Menurut Bejo Wiyanto, koordinator PWG, langkah yang ditempuh ini adalah untuk menunggu hasil putusan sidang sengketa tanah antara PWG dan tiga penggugat, Ngatini, Pardinem, dan Poniyem.
Dengan mengusung berbagai alat masak dan puluhan spanduk, warga langsung mengambil tempat di pelataran parkir PN Jogja. Beralas tikar, puluhan warga termasuk anak-anak sempat makan bersama dan bermain.
Bejo mengatakan bahwa PWG akan terus berada di PN Jogja hingga putusan sidang selesai. “Jika kami kalah, maka kami tidak akan punya rumah lagi, dan kami memilih PN Jogja sebagai rumah baru,” ujar Bejo, kemarin.
Alasan memilih PN Jogja adalah karena lembaga tersebut yang berwenang memutus nasib warga dalam kasus sengketa tanah ini. “Besok [hari ini] adalah keputusan hasil persidangan, kami harap hakim dalam memberikan keputusan menggunakan akal sehat dan hati nurani,” tandas Bejo.
“Tidak masalah kami tidur dan membuat dapur umum disini, karena jika kami kalah, PN ini juga akan menjadi rumah kami,” kata Bejo.
Sengketa tanah yang menimpa warga Gampingan tersebut bermula dari munculnya gugatan kepemilikan tanah oleh tiga warga yakni Ngatini, Pardinem dan Poniyem. Ketiga penggugat berbekal sertifikat bernomor M.905 tersebut mengakui kepemilikan 1.227 meter persegi lahan yang ditempati warga.
Menurut PWG, kepemilikan sertifikat tanah yang berada ditangan ketiga penggugat diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah. “Setiap kali PWG mempertanyakan kepemilikan sertifikat tersebut selalu dipersulit dan tidak pernah mendapat jawaban semestinya,” jelas Bejo.
Menanggapi aksi warga Gampingan yang boyongan ke PN Jogja, Humas PN Jogja, Elfi Marzuni mengharapkan agar warga menunggu hasil putusan dan menghormatinya. “Besok [hari ini] adalah keputusan mengenai sengketa tanah tersebut,” jelas Elfi.
Dia mengatakan bahwa hakim dalam memberikan keputusan persidangan tidak bisa diintervensi siapapun. “Keputusan berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan,” ungkapnya. Untuk warga yang berdiam di pelataran parkir pengadilan, imbuh Elfi, jangan sampai menganggu jalannya persidangan.

Berita : 1 Juni 2009

*Penonaktifan Ibnu Subiyanto sebagai bupati
Kejati : Urusan pemerintahan

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja

UMBULHARJO : Penonaktifan Ibnu Subiyanto sebagai Bupati Sleman bukan wewenang kejaksaan. Menurut Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIY, Fora Noenoehitoe meski Ibnu Subiyanto telah berstatus terdakwa, namun soal penonaktifan adalah kebijakan pemerintah.
“Jaksa tidak mencampuri soal pemerintahan, kita hanya menangangi soal hokum,” jelas Fora, di kantornya, kemarin. Fora mengatakan tidak ada hubungan hirarki antara kejaksaan dengan pemerintah daerah.
Dia menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga yudikatif yang menangani hukum. “Sementara Ibnu adalah eksekutif karena kepala daerah,” kata Fora. Dan antara kedua lembaga tersebut, tidak ada garis struktural yang bisa mencampuradukkan kepentingan.
Ditegaskan oleh Fora, tidak adanya hubungan secara struktural tersebutlah yang diakuinya menjadi dasar tidak bisanya jaksa mencampuri penonaktifan Ibnu. “Jaksa tidak pernah melaporkan kasus kepada kepala daerah, kejaksaan itu independent,” tegas dia.
“Meski kasus melibatkan kepala daerah, kita tidak perlu lapor-lapor,” ungkap Fora. Jika ada laporan antar instansi, imbuh Fora, pasti akan ada kecurigaan terjadi permainan dalam penegakan hukum, karena independensi penegak hukum diragukan.
Sementara itu, Kabid Investigasi Jogja Corruption Watch (JCW) Syarifudin M. Kasim mengungkapkan adanya tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi buku ajar Kabupaten Sleman.
“Dia diistimewakan karena menjabat sebagai kepala daerah,” tegas Syarifudin. Dia menambahkan semua yang terlibat dalam kasus korupsi buku ajar ini semuanya langsung ditahan sementara Ibnu masih terus menghirup udara bebas.
Lebih lanjut, upaya persamaan didepan hukum bisa dilihat pada sidang perdana Ibnu Subiyanto yang dijadwalkan Kamis (5/6) mendatang. “Kita tunggu langkah hakim, ada perintah penahanan atau tidak, jika tidak berarti memang tebang pilih,” tutur Syarifudin.

Berita : 29 Mei 2009

*Gelar Operasi Simpatik
Anggota Satlantas bagikan bunga

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja

SLEMAN : Ratusan bunga dan mug dibagikan kepada pengendara sepeda motor oleh anggota Satlantas Polres Sleman, kemarin. Kasat Lantas Polres Sleman, AKP Bambang SW mengatakan pemberian setangkai bunga kepada pengendara merupakan bentuk kepedulian terhadap pengendara.
“Kami mengkedepakan pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas,” ujar Bambang, disela-sela acara pembagian bunga, di Perempatan Monjali. Dia mengatakan upaya simpatik dirasa lebih mengena kepada masyarakat dalam upaya menekan pelanggaran lalu lintas.
Menurut Bambang, bunga merupakan lambang persahabatan, kasih sayang, serta kesejukan. “Dan pembagian bunga yang kami lakukan ini juga sesuai dengan nama gelar operasinya, Operasi Simpatik,” tandas dia.
Mantan Kasat Lantas Polres Bantul ini mengungkapkan kecelakaan lalu lintas banyak terjadi karena dimulai dengan adanya pelanggaran. “Tujuan operasi ini yakni memberikan informasi kepada masyarakat tentang tata tertib berlalu lintas dengan baik dan benar,” kata Bambang.
Selain itu, dengan digelarnya operasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat untuk patuh kepada aturan dan mentaatinya.“Kita berusaha untuk tidak memberikan blanko tilang kepada para pengendara yang melakukan pelanggaran ringan. Namun jika pelanggarannya berat maka harus ditilang dalam Operasi Simpatik ini,” ungkap Bambang.
“Petugas dalam menangani kasus dijalan disarankan untuk tidak menunjukan arogansinya,” harap Bambang. Namun justru sebaliknya petugas diharapkan dapat membaur dengan masyarakat menjadi satu, sehingga semuanya akan berjalan lancar dan aman.
Disinggung mengenai makna Operasi Simpatik bagi penegakan hukum di jalan raya, Bambang mengatakan, “Perilaku simpatik yang dimaksudkan adalah dengan mematuhi dan melengkapi semua kelengkapan berkendara yang di wajibkan.”
“Operasi simpaitik dilaksanakan agar masyarakat bersimpatik kepada peraturan yang berlaku. Sehingga mereka mematuhi dan menjalankannya,” papar Bambang seraya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara di jalan raya.
Deni, salah seorang yang terjaring Operasi Simpatik ini berharap agar petugas tidak hanya 'baik' saat Operasi Simpatik digelar. “Jika memang salah yang diberi sanksi,” pungkasnya.

Berita : 25 Mei 2009

3 Napi positif HIV


Oleh Dian Ade Permana

Harian Jogja



PAKEM : Tiga orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkotika positif mengidap HIV/AIDS. Menurut Kalapas Narkotika, Bambang Haryono, virus yang diderita oleh narapidana tersebut berasal dari luar LP. Yakni ketika narapidana masih aktif menggunakan narkoba jenis putaw dengan jarum suntik.

“Ada tiga orang yang terkena, mereka saat ini terus menkonsumsi ARV (Anti Retrovial) untuk menekan pertumbuhan virus HIV,” jelas Bambang usai peresmian gereja dilingkungan LP. Narkotika, kemarin. Bambang mengatakan ARV (Anti Retrovial) berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh bagi penderita HIV/AIDS.

Bagi Bambang, mereka yang terkena HIV mengkonsumsi ARV dengan gratis karena langkah ini merupakan upaya preventif untuk menumbuhkan semangat hidup narapidana. “Tidak ada masalah untuk pengadaan ARV, karena ini adalah subsidi dari pemerintah,” kata Bambang.

Mengenai proses sosialiasi narapidana, imbuh Bambang, tidak ada masalah berarti yang tercipta antara napi yang mengidap HIV dan yang sehat. “Pengetahuan mereka cukup bagus, bahwa HIV itu hanya bisa menular lewat hubungan seks dan darah melalui jarum suntik,” ungkap Bambang. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran akan terjadi penularan ketika terjadi persinggungan.

“Namun untuk proses pembinaan memang ada pembedaan, mengingat kondisi fisik dan mental penderita telah mengalami penurunan,” kata Bambang. Pendekatan yang digunakan LP. Narkotika adalah penekanan pada aspek mental guna memotivasi napi.

Disinggung mengenai kendala dalam mengetahui narapidana yang menderita HIV, menurut Bambang adanya kode etik di kedokteran yang merahasiakan identitas pengidap. “Namun tetap harus ada pemberitahuaan, karena ini berkaitan dengan proses pembinaan selama berada di dalam LP,” jelas dia.

“Untuk mencegah penularan HIV dan identifikasi penderita HIV sedini mungkin, petugas dari LP melakukan cek kesehatan narapidana secara rutin,” tandas Bambang Haryono.

Terpisah, Bambang Rantam, Kakanwil Depkuham DIY mengatakan perlunya LP khusus untuk pecandu narkoba karena sistem pembinaan yang berbeda dengan napi kriminalitas biasa. “Apalagi jumlah narapidana narkoba itu paling banyak dibanding yang lainnya,” jelas Bambang.

Berita : 22 Mei 2009

*Kasus sengketa tanah

Warga Gampingan geruduk PN Jogja

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja


UMBULHARJO : Sekitar 50 orang yang tergabung dalam Paguyuban Warga Gampingan (PWG) mendatangi Pengadilan Negeri Yogyakarta, kemarin. Mereka berharap hakim yang menangani kasus sengketa tanah mengkedepankan nurani dalam membuat keputusan.
Koordinator PWG, Bejo Wiyatno mengatakan tanah yang dimiliki oleh 10 KK telah diklaim secara sepihak oleh Pardinem, Poniyem, dan Ngatini menjadi milik mereka dengan dasar sertifikat tanah yang diterbitkan 1992 lalu.
“Padahal kami tinggal di Gampingan sudah 70 tahun,” ujar Bejo. Dan selama itu, warga selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Bejo, hanya pemilik tanah yang membayar PBB.
Dia mengaku sudah menelusuri asal-usul kepemilikan sertifikat tanah yang dipegang oleh ketiga penggugat. “Kami juga sudah mencoba di Badan Pertanahan Nasional, namun selalu birokratis dan berbelit, kami kesulitan memperoleh data,” tandas Bejo. Tanah yang diakui milik Pardinem, Poniyem, dan Ngatini seluas 1227 meter persegi.
Bejo menegaskan bahwa dalam UU Pokok Agraria dikatakan apabila selama 25 tahun telah menempati suatu bidang tanah dan tanpa ada komplain, maka tanah menjadi hak warga. “Kami sudah puluhan tahun dan tidak ada masalah,” kata dia. Disinggung mengenai dasar kepemilikan tanah milik warga, Bejo mengaku hanya berpegang pada data penempatan yang ada dikelurahan.
Seorang warga lain, Winarti menganggap penggugat adalah perampok tanah yang disilaukan dengan harta. “Saya yakin mereka memiliki sertifikat tanah dengan cara yang kotor dan menyogok,” ungkap Winarti dengan berurai air mata.
Sementara itu, Komari, Ketua PN Yogyakarta, menyesalkan warga yang berunjuk rasa di pengadilan. “Mereka harusnya bicara baik-baik, kita siap berdialog dan menampung aspirasi warga,” jelas Komari. Menurutnya, pesan yang disampaikan warga akan lebih efektif jika disampaikan secara elegan.
Terpisah, Irene Wid Arisanti, kuasa hukum penggugat, mengatakan bahwa sertifikat yang dimiliki Pardinem, Poniyem, dan Ngatini tidak datang secara tiba-tiba. “Sejak tahun 1946 sudah terdaftar bahwa tanah itu milik klien kami,” ungkapnya. Meski begitu, imbuh Irene, sertifikat baru diterbitkan 1992.

Berita : 21 Mei 2009

*Kasus dugaan korupsi Rektor UPN Veteran
Kejati : Masih dalam penyelidikan

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja

UMBULHARJO : Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menyatakan belum memutuskan kesimpulan dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor UPN Veteran, Didit Welly Udjianto karena masih dalam penyelidikan.
Kasi Penkum Kejati DIY, Fora Noenoehitoe mengatakan sudah ada tujuh orang saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. “Belum ada keputusan, masih mengumpulkan keterangan dari saksi,” ujar Fora, ketika dihubungi, kemarin.
Kejati sendiri terus melakukan pencermatan terhadap keterangan yang diperoleh dari saksi. “Ada prosesnya sebelum dinaikkan menjadi penyidikan atau dihentikan,” jelas Fora. Mungkin saja, kata Fora, dilakukan ekspose sebelum proses peningkatan status kasus ini.
“Saksi ahli dari notaris sudah datang,” ungkapnya. Namun untuk materi pemeriksaan, masih menjadi rahasia. Menurut Fora, keterangan dari saksi ahli tidak serta merta langsung menjadi dasar adanya keputusan apakah laporan dari mantan Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) UPN Veteran Yogyakarta Koko Sujatmiko tersebut akan dilanjutkan atau tidak.
Seperti diketahui, saat melantik Didit Welly menjadi Rektor UPN untuk kedua kalinya, Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) yang membawahi UPN Veteran Yogyakarta Bambang Pranowo meminta Kejati untuk menghentikan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi tersebut.
Alasan yang dikemukakan, yayasan tidak merasa dirugikan dengan penggunaan uang mahasiswa yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan karyawan. Selain itu, dia meyakini tidak ada uang yayasan yang masuk ke kantong pribadi Didit Welly. “Memang dana kesejahteraan itu dikeluarkan sebelum ijin dari yayasan turun, namun ijinnya sedang diproses dan itu diperbolehkan.. Maka tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada korupsi karena tidak sepeserpun dari dana itu yang masuk ke kantong rektor,” kata Bambang kala itu.

Berita : 20 Mei 2009

*Penerimaan Bintara Polri
Kapolda : Tidak ada joki

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja


DEPOK : Penegasan penerimaan anggota Polri bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme dinyatakan oleh Kapolda DIY, Brigjen Pol Sunaryono dihadapan orang tua calon peserta tes di Mapolda DIY, kemarin. Sunaryono mengharapkan agar para peserta dan orangtua bersikap jujur.
“Tantangan Polri ke depan semakin berat, kita hanya mencari yang terbaik untuk menjadi anggota Polri,” ujar Sunaryono. Menurut dia, tidak ada orang yang bisa meloloskan seseorang untuk menjadi anggota Polri jika tidak atas usaha sendiri dan doa.
Sunaryono mengatakan jika ada yang berusaha menjadi joki dalam penerimaan anggota Polri, maka akan berhadapan dengan sanksi hukum. “Jika ada anggota Polri yang menjadi joki, sanksi tegas berupa pemecatan,” tegas dia. Sementara untuk warga sipil jika terbukti menjadi joki, akan dikenai pasal pidana.
Sebagai langkah antisipasi terhadap terjadinya kecurangan dalam proses, telah dibangun suatu sistem penerimaan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. “Tidak ada yang bisa menembus sistem itu, selain berlapis juga ada pengawasan ketat,” ungkap Sunaryono.
“Kami tidak akan memandang asal peserta, selama dia berprestasi dan mampu menunjukkan hasil yang baik, pasti lolos,” tandas Sunaryono. Dengan ketatnya proses yang harus dilalui peserta, maka mereka yang berhasil lolos adalah orang terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
Oleh karena itu, pesan Sunaryono, orang tua jangan mencoba untuk melakukan penyogokan kepada aparat dengan dalih apapun. “Jangan mau jika dimintai uang, jika sudah memberikan minta kembali, jika tidak mau, laporkan,” kata Kapolda yang baru bertugas di DIY selama tiga bulan tersebut.
Lebih lanjut, modus yang digunakan oleh joki adalah sistem untung-untungan. “Jika tidak lolos uang dikembalikan, jika lolos maka uang yang telah diberikan tidak dikembalikan,” tutur Sunaryono.
Terpisah, Kabid Investigasi Jogja Police Watch (JPW) Bambang Tiong mengatakan penegasan penerimaan Polri tanpa biaya itu agar tidak hanya slogan semata. “Buktikan bahwa proses penerimaan berlangsung bersih,” pungkasnya.

Berita : 19 Maret 2009

*Dugaan korupsi Rektor UPN Veteran
Yayasan minta kasus dihentikan


DEPOK : Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) yang membawahi UPN Veteran Yogyakarta, Bambang Pranowo meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY untuk menghentikan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Didit Welly Udjianto, Rektor UPN.
Pasalnya YKPP merasa tidak dirugikan selama kepemimpinan Didit Welly. Termasuk dalam penggunaan uang yayasan untuk kesejahteraan karyawan. “Tidak ada yang dirugikan, jika ada yang dirugikan maka yayasan sudah bertindak tegas,” ujar Bambang, usai melantik Didit Welly sebagai Rektor UPN Veteran untuk kedua kalinya, kemarin.
“Memang dana kesejahteraan itu dikeluarkan sebelum ijin dari yayasan turun, namun ijinnya sedang diproses dan itu diperbolehkan. Maka tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada korupsi karena tidak sepeserpun dari dana itu yang masuk ke kantong rektor,” kata Bambang. Dia mengatakan perwakilan dari YKPP telah diminati keterangan oleh Kejati terkait kasus ini.
Bambang menjelaskan bahwa pengeluaran dana untuk tunjangan hari raya bagi karyawan yang dilakukan Rektor UPN pada 2006 dan 2007 telah memenuhi aturan. “Kejati telah menerima penjelasan tersebut dan dalam waktu dekat kami akan mengirimkan surat resmi kepada Kejati,” terang Bambang.
Menurut Bangun Suroyo, ketua Badan Pengurus Harian (BPH) UPN Veteran Yogyakarta, kebijakan rektor yang memberikan dana THR bagi karyawan merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. “Kita selalu mendukung kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan sesuai dengan prosedur,” kata dia.
Terpisah, Irsyad Thamrin, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta selaku kuasa hukum Koko Sudjatmiko, pelapor kasus dugaan korupsi Didit Welly ke Kejati, mengharapkan semua pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang berlangsung.
“Kita sedang menunggu kinerja dari Kejati untuk mengumpulkan bukti dan saksi-saksi,” ujar Irsyad. Mengenai permintaan untuk pengehentian kasus, imbuh Irsyad, adalah wewenang penuh dari Kejati dan tidak bisa sepihak dari yayasan yang menaungi UPN.
Irsyad menegaskan bahwa Kejati musti bekerja profesional dan jauh dari intervensi. “Kejati harus bisa mengembangkan kasus ini,” pungkasnya.

Berita : 15 Mei 2009

*Kasus perusakan kantor LOS
ORI : Perlu dicek ke Mabes Polri

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja

JETIS : Tidak mulusnya penyelesaian kasus perusakan Kantor Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) karena alasan tidak ada izin presiden dalam pemeriksaan Bupati Bantul, Idham Samawi, direspon dengan kedatangan Antonius Sujata, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ke kantor ORI perwakilan Jateng-DIY.
Dalam kedatangannya, Antonius mengatakan, jika memang alasan kasus tidak kunjung dilimpahkan adalah izin presiden, maka perlu dicek langsung ke Mabes Polri. “Perlu dicek langsung surat permohonan itu,” ujar Antonius di Kantor ORI, kemarin.
Menurut dia, dengan dilakukan pengecekan langsung dapat diketahui sejauh mana perkembangan kasus. “Dengan demikian tidak saling menunggu, apalagi kasus sudah terlalu lama,” jelasnya. Antonius mengungkapkan, ORI akan melakukan klarifikasi untuk melengkapi kronologis perjalan kasus perusakan kasus perusakan kantor LOS ini, terutama untuk surat izin presiden yang tidak juga turun.
“Tujuannya agar tidak ada lagi mengalami penundaan dan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi ORI kepada Mabes Polri,” kata Antonius.
Sementara itu, Irsyad Thamrin, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta selaku kuasa hukum Budi Wahyuni, Ketua LOS saat perusakan terjadi menyatakan kasus ini berpotensi terjadi exception of justice karena kasus berlangsung sangat lambat.
“Jika memang ada indikasi menggantung kasus, maka kami akan melapor ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)” jelas Irsyad. Upaya penundaan itu terlihat saat penyidik menggunakan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan kepada tiga tersangka, Sukardiyono, Kandiawan, dan Sulistyo.
Menurut Irsyad, pembuktian kasus perusakan ini akan lebih mudah jika menggunakan pasal 170 mengenai usaha bersama melakukan perusakan. “Ini sangat psikologis karena menyudutkan pelapor Budi Wahyuni secara individu,” tutur Irsyad.
Terpisah, Kasat Reskrim Poltabes Yogyakarta, Kompol. Syaiful Anwar mengatakan terus berusaha untuk melengkapi petunjuk dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. “Petunjuk untuk mendatangkan saksi ahli dari luar UGM telah dipenuhi,” ungkapnya tanpa merinci identitas saksi yang telah dipanggil.
Untuk surat izin presiden sendiri, imbuh Syaiful, Poltabes akan melakukan komunikasi dengan Kejari Yogyakarta. “Ada kesepakatan antara Bareskrim Mabes Polri dengan Kejagung, bahwa untuk memeriksa Bupati Bantul tidak memerlukan surat izin,” ungkapnya. Namun, dia mengaku sedang menyusun konsep tersebut untuk memenuhi petunjuk dari Kejari.

Berita : 14 Mei 2009

*Kasus mantan Kades Sinduadi
Kejati mulai panggil saksi

Oleh Dian Ade Permana
Harian Jogja

UMBULHARJO : Setelah menetapkan Kusumastono, mantan Kepala Desa Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan tanah kas desa, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) langsung memanggil saksi-saksi untuk mengumpulkan informasi.
Kemarin giliran Damanhuri, Kepala Desa Sinduadi, yang mendatangi Kejati DIY. Menurut Asisten Pidana Khusus Kejati DIY, Yusrin Nicoriawan, status Damanhuri adalah sebagai saksi. “Dia hanya dimintai keterangan mengenai kewenangan kepala desa,” ujar Yusrin, diruang kerjanya, kemarin.
“Selain itu, juga memberi informasi mengenai aset dan kekayaan Desa Sinduadi,” jelas Yusrin. Dia menambahkan, kejaksaan juga bertanya mengenai 'warisan' persoalan yang dimulai sejak dari pemerintahan Kusumastono.
Menurut Yusrin, langkah ini adalah untuk mengurasi persoalan yang terjadi. “Ketika terjadi pergantian pimpinan, apa saja masalah yang belum selesai atau perjanjian apa yang terjadi antara desa dengan pihak ketiga,” tandas Yusrin.
Sementara itu, Kasi Penyidikan Pidana Khusus Kajati DIY, Dadang Darussalam mengatakan, pemanggilan kepada saksi dilakukan bertahap. “Pemanggilan saksi dimulai minggu ini,” ujar Dadang. Saksi yang telah dipanggil adalah Sugandhi, Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Agus Sudarmana sebagai Bendahara Desa Sinduadi.
“Untuk semua yang telah dipanggil, materi pemeriksaan adalah seputar proses perjanjian yang terjadi dan aliran dana dari perjanjian yang terjadi,” ungkap Dadang. Kusumastono sendiri, imbuh Dadang, akan dipanggil setelah Kejati mendapatkan keterangan dari para saksi yang telah dipanggil sebelumnya.
Seperti diketahui, Kususmastana menjadi tersangka karena melakukan perjanjian dengan pihak ketiga tanpa bukti-bukti yang memiliki kekuatan hukum. Modus yang digunakannya adalah dengan menyuruh orang untuk menyewa tanah kas desa.
Setelah ada pengusaha yang menyewa tanah, uang hasil persewaan tidak dimasukkan kedalam kas desa. Perjanjian sewa tanah kas desa Sinduadi yang dilakukan oleh Kusumastono dengan pengusaha dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahun.